Selatpanjang, Meranti, 19/2 (Jurnal) - Kebijakan Pemkab Kepulauan Meranti, Riau menggesa pembangunan jembatan Selat Rengit, ternyata tak sepenuhnya disambut gembira masyarakat Kecamatan Pulau Merbau.
Bagi masyarakat Merbau, pembangunan jembatan megah yang menelan dana mencapai Rp460 miliar belum mendesak karena pulau tersebut masih membutuhkan pemerataan pembangunan sarana infrastrukrur.
Masyarakat berharap Pemkab Meranti lebih dulu membangun jalan poros Kecamatan Merbau. Soalnya, akses jalan poros di kecamatan ini, masih sangat minim berupa jalan tanah. Pada musim hujan, akses jalan poros yang menjadi nadi ekonomi puluhan ribu warga, hancur dan tak bisa dilalui kendaraan.
Zawer Kepala Desa Ketapang, Minggu (17/2) mengatakan, Pemkab seharusnya lebih memprioritaskan pembangunan jalan poros daripada jembatan Selat Rengit.
"Bukan berarti jembatan Selat Rengit tidak penting dan tidak dibutuhkan. Yang menjadi keinginan masyrakat Pulau Merbau sekarang ini adalah jalan poros yang benar-benar respresentatif untuk menunjang akses pelayanan publik dan peningkatan ekonomi masyarakat," kata Zawer.
Jembatan Selat Rengit adalah visi masa depan Meranti. Namun belumlah menjadi satu kebutuhan yang mendesak. Memiliki jembatan megah saja belum cukup, kalau masyarakatnya masih harus bergelut dengan jalanan poros yang becek dan berlumpur. Sampai kapan masyarakat dan anak-anak sekolah harus menjinjing sepatu ke sekolah akibat jalanan hancur, kata dia.
Menurut Zawer, informasi yang berkembang di media massa , tahun anggaran 2013 ini, Pemkab Kepulauan Meranti mengalokasikan lebih dari Rp.67,1 miliar untuk pembangunan jalan poros di setiap kecamatan.
Namun sayang, dari alokasi dana tersebut Pemkab Meranti tidak mengalokasikan pembangunan jalan poros kecamatan Pulau Merbau yang memang mendesak untuk dibangun. Terlepas benar atau tidaknya, hal ini jelas sangat mengecewakan masyarakat kecamatan Pulau Merbau.
“Yang diminta masyarakat itu tidak panjang, hanya 5 kilometer atau sekitar 10 miliarlah. Mulai dari Dusun Nyatuh sampai ke Pulau Besar Renak Dungun tempat ibu kota kecamatan Pulau Merbau. Kalau alasannya Pulau Merbau sudah mendapat jembatan Selat Rengit dengan alokasi anggaran 326 miliar untuk tahun ini, jembatan ini adalah milik masyarakat Meranti. Yang diharapan warga Pulau Merbau sekarang ini jalan poros. Ini yang menjadi mimpi masyarakat Pulau Merbau," beber Zawer.
Tidak dianggarkannya pembangunan jalan poros itu sempat mengejutkan anggota DPRD Meranti dari dapil Kecamatan Pulau Merbau Edi Mashudi.
Bagi masyarakat Merbau, pembangunan jembatan megah yang menelan dana mencapai Rp460 miliar belum mendesak karena pulau tersebut masih membutuhkan pemerataan pembangunan sarana infrastrukrur.
Masyarakat berharap Pemkab Meranti lebih dulu membangun jalan poros Kecamatan Merbau. Soalnya, akses jalan poros di kecamatan ini, masih sangat minim berupa jalan tanah. Pada musim hujan, akses jalan poros yang menjadi nadi ekonomi puluhan ribu warga, hancur dan tak bisa dilalui kendaraan.
Zawer Kepala Desa Ketapang, Minggu (17/2) mengatakan, Pemkab seharusnya lebih memprioritaskan pembangunan jalan poros daripada jembatan Selat Rengit.
"Bukan berarti jembatan Selat Rengit tidak penting dan tidak dibutuhkan. Yang menjadi keinginan masyrakat Pulau Merbau sekarang ini adalah jalan poros yang benar-benar respresentatif untuk menunjang akses pelayanan publik dan peningkatan ekonomi masyarakat," kata Zawer.
Jembatan Selat Rengit adalah visi masa depan Meranti. Namun belumlah menjadi satu kebutuhan yang mendesak. Memiliki jembatan megah saja belum cukup, kalau masyarakatnya masih harus bergelut dengan jalanan poros yang becek dan berlumpur. Sampai kapan masyarakat dan anak-anak sekolah harus menjinjing sepatu ke sekolah akibat jalanan hancur, kata dia.
Menurut Zawer, informasi yang berkembang di media massa , tahun anggaran 2013 ini, Pemkab Kepulauan Meranti mengalokasikan lebih dari Rp.67,1 miliar untuk pembangunan jalan poros di setiap kecamatan.
Namun sayang, dari alokasi dana tersebut Pemkab Meranti tidak mengalokasikan pembangunan jalan poros kecamatan Pulau Merbau yang memang mendesak untuk dibangun. Terlepas benar atau tidaknya, hal ini jelas sangat mengecewakan masyarakat kecamatan Pulau Merbau.
“Yang diminta masyarakat itu tidak panjang, hanya 5 kilometer atau sekitar 10 miliarlah. Mulai dari Dusun Nyatuh sampai ke Pulau Besar Renak Dungun tempat ibu kota kecamatan Pulau Merbau. Kalau alasannya Pulau Merbau sudah mendapat jembatan Selat Rengit dengan alokasi anggaran 326 miliar untuk tahun ini, jembatan ini adalah milik masyarakat Meranti. Yang diharapan warga Pulau Merbau sekarang ini jalan poros. Ini yang menjadi mimpi masyarakat Pulau Merbau," beber Zawer.
Tidak dianggarkannya pembangunan jalan poros itu sempat mengejutkan anggota DPRD Meranti dari dapil Kecamatan Pulau Merbau Edi Mashudi.
Sebagai daerah yang baru dimekarkan dan minim infrastruktur jalan, menurut Edi Mashuni, seharusnya pembangunan jalan poros kecamatan Pulau Merbau menjadi prioritas, bukan malah sebaliknya. Apalagi menjadi akses utama belasan ribu masyarakat Pulau Merbau dengan pusat kota di Pulau Besar Renak Dungun.
“Kita akan cek ke Bappeda, apa benar tidak ada alokasi pembangunan jalan poros kecamatan Pulau Merbau. Bagaimanapun juga, kita belum melihat langsung RKA APBD Meranti yang sudah direvisi dari Pemerintah Riau kemaren” ungkap Edi Mashudi.
Terbatasnya Anggaran
Di tempat terpisah Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti Ir. Aza Fachroni, menegaskan dari hasil evaluasi anggaran pada APBD 2013 oleh tim evaluasi Pemerintah Riau, alokasi pembangunan jalan poros kecamatan tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, untuk 2013 ini Pemkab Meranti mengalokasikan 67,1 miliar rupiah untuk pembangunan jalan poros kecamatan.
“Dari total volume jalan poros yang harus dibangun, memang belum teralokasi secara maksimal. Hal ini disebabkan kekuatan anggaran yang terbatas. Untuk itu, pembangunan jalan poros ini akan dilakukan bertahap. Dan Pemkab berupaya mendapatkan dukungan sharing dana dari provinsi dan APBN pada 2014, terutama untuk kawasan pulau terluar," tandas Kepala Bappeda Meranti tersebut.
Berdasarkan data Bappeda, dari hasil evaluasi anggaran APBD tahun 2013, total alokasi anggaran pembangunan jalan poros 67,1 miliar.
Secara detail alokasi anggaran pembanguna jalan poros ini meliputi, pembangunan jalan poros Alai-Mengkikip menuju Roro Kampung Balak 15 miliar rupiah, jalan poros desa Melai Rangsang Barat-Kedaburapat Rangsang Pesisir 15 miliar rupiah, jalan poros Desa Lukun-Sungai Tohor 14,6 miliar rupiah, jalan poros Mengkopot-Bandul Kecamatan Putri Puyu 10 miliar rupaiah dan jalan poros Bandul-Pulau Padang sebesar 12, 5 miliar rupiah. (def/isk)
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !