Karimun, Kepri, 25/2 (Jurnal) - Ketua LSM Bina Bangsa MA Rahman menilai, Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau tidak punya "gigi" dalam mengatasi krisis BBM di SPBU Jalan Poros, Tanjung Balai Karimun.
 |
| Antre bensin di SPBU Jalan Poros Tanjung Balai Karimun |
"Pemkab Karimun tidak punya 'gigi' untuk membenahi manajemen SPBU yang kami dinilai menjadi penyebab krisis BBM di SPBU," katanya di Tanjung Balai Karimun, Senin (25/2).
MA Rahman mengatakan Pemkab Karimun sudah seharusnya turun tangan mengatasi sering putusnya persediaan premium di SPBU karena sudah hampir dua bulan mengalami kelangkaan. Akibatnya, antrean panjang kendaraan sepanjang tidak terhindari.
"SPBU Jalan Poros kan milik Perusda, walaupun dikelola anak perusahaannya. Pemkab jangan tinggal diam tanpa melakukan tindakan nyata sehingga pasokan bensin tidak tersendat. Selain ketidaklancaran pasokan, persoalan baru juga muncul akibat krisis BBM, yaitu para pelansir BBM yang memanfaatkan bensin di SPBU untuk dijual secara eceran," tuturnya.
Menurut dia, pengawasan yang dilakukan Pemkab sangat lemah sehingga krisis BBM berlarut-larut dan menimbulkan keresahan di kalangan warga masyarakat.
"Selain mengevaluasi kinerja SPBU. Pemkab juga harus mengevaluasi kembali alur pendistribusian BBM melalui agen premium minyak solar (APMS). Masalahnya, banyak pangkalan yang mendapat suplai BBM dari APMS sering tutup sehingga muncul pertanyaan kemana alokasi BBM yang didistribusikan pihak APMS," katanya.
Dia mengatakan upaya menyelesaikan krisis BBM, khususnya premium harus dilakukan dari hulu sehingga bisa diketahui akar masalahnya.
"Harus dirunut kembali rangkaian pendistribusiannya, kemana saja dijual dan berapa kuota untuk APMS dan pangkalan. Kemudian, berapa pula kebutuhan riil masyarakat," ucapnya.
Penyelesaian krisis BBM, kata dia, tidak hanya bisa diselesaikan dari hilir tanpa melakukan pembenahan dari hulu.
Sementara itu, antrean panjang kendaraan di SPBU Jalan Poros terus berlangsung, sementara harga premium di kios-kios eceran masih belum terkontrol yang ditandai banyaknya pengecer menjual harga bahan bakar kendaraan itu dengan harga seenaknya. (rus)
MA Rahman mengatakan Pemkab Karimun sudah seharusnya turun tangan mengatasi sering putusnya persediaan premium di SPBU karena sudah hampir dua bulan mengalami kelangkaan. Akibatnya, antrean panjang kendaraan sepanjang tidak terhindari.
"SPBU Jalan Poros kan milik Perusda, walaupun dikelola anak perusahaannya. Pemkab jangan tinggal diam tanpa melakukan tindakan nyata sehingga pasokan bensin tidak tersendat. Selain ketidaklancaran pasokan, persoalan baru juga muncul akibat krisis BBM, yaitu para pelansir BBM yang memanfaatkan bensin di SPBU untuk dijual secara eceran," tuturnya.
Menurut dia, pengawasan yang dilakukan Pemkab sangat lemah sehingga krisis BBM berlarut-larut dan menimbulkan keresahan di kalangan warga masyarakat.
"Selain mengevaluasi kinerja SPBU. Pemkab juga harus mengevaluasi kembali alur pendistribusian BBM melalui agen premium minyak solar (APMS). Masalahnya, banyak pangkalan yang mendapat suplai BBM dari APMS sering tutup sehingga muncul pertanyaan kemana alokasi BBM yang didistribusikan pihak APMS," katanya.
Dia mengatakan upaya menyelesaikan krisis BBM, khususnya premium harus dilakukan dari hulu sehingga bisa diketahui akar masalahnya.
"Harus dirunut kembali rangkaian pendistribusiannya, kemana saja dijual dan berapa kuota untuk APMS dan pangkalan. Kemudian, berapa pula kebutuhan riil masyarakat," ucapnya.
Penyelesaian krisis BBM, kata dia, tidak hanya bisa diselesaikan dari hilir tanpa melakukan pembenahan dari hulu.
Sementara itu, antrean panjang kendaraan di SPBU Jalan Poros terus berlangsung, sementara harga premium di kios-kios eceran masih belum terkontrol yang ditandai banyaknya pengecer menjual harga bahan bakar kendaraan itu dengan harga seenaknya. (rus)
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !