Meranti, Riau (Jurnal) - Warga masyarakat meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti tidak hanya beretorika dengan mengancam akan menindaktegas agen penyalur minyak subsidi (APMS) "nakal", tetapi melakukan tindakan nyata.
 |
| Antre mendapatkan minyak di Selatpanjang, Meranti |
“Kami menilai pihak Disperindag selalu bertorika, tidak ada langkah nyata terhadap tindakan yang dilakukan pihak APMS” tutur salah seorang bapak-bapak yang tak mau disebutkan namanya di kedai kopi baru- baru ini.
Warga meminta Disperindag terus melakukan pengawasan untuk mencegah penjualan minyak bersubsidi ke industri termasuk kepada pengusaha speedboat serta melakukan penjualan BBM di atas harga eceran tertinggi (HET).
Belakangan ini banyak gejolak di tengah- tengah masyarakat di Kepulauan Meranti terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi khususnya di Selatpanjang, mulai dari harga tinggi hingga takaran yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Kadis Perindag melalui Sekretaris Drs H. Said Zamhur saat di konfirmasi Media ini, di ruang kerjanya mengatakan, bahwa beberapa APMS, yaitu APMS Hendrianto dan APMS Suarjan itu banyak masalah mereka tanpa dapat dipanggil dan tidak pernah mau datang.
"Kesalahan dari Pertamina juga berani memberi atau menambahkan Kuota tanpa sepengetahuan atau Rekomendasi dari pihak kami. Dan masuknya minyak penambahan baru ini sebanyak 35 Kl sekitar 175 Drum atau 3500 liter oleh Pertamina kepada APMS Hendrianto, pihak APMS tidak ada melapor kepada pemerintah Daerah, tau-tau kita dikasi daftar orang-orang yang mendapatkan minyak tersebut. Harusnya mereka kompromi sama kita, seolah-olah mereka yang punya minyak, bukannya masyarakat. Maksud kita, separuh dari 175 Drum itu dijual ke masyarakat dan separuhnya lagi untuk speedboat," tuturnya.
Disperindag, kata dia, bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan rutin, tetapi mengalami kesulitan mengawasi kios-kios kecil.
"Kesulitan itu akibat kurangnya tenaga, dan sedikitnya anggaran untuk pengawasan. Karena kalau melakukan sidak, kita butuh bantuan dari pihak polisi, Satpol PP, LSM dan juga YLPK," demikian diungkapkan Sekretaris Disperindag Drs H. Said Zamhur yang juga mantan Camat Tebing Tinggi. (Isk)
Warga meminta Disperindag terus melakukan pengawasan untuk mencegah penjualan minyak bersubsidi ke industri termasuk kepada pengusaha speedboat serta melakukan penjualan BBM di atas harga eceran tertinggi (HET).
Belakangan ini banyak gejolak di tengah- tengah masyarakat di Kepulauan Meranti terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi khususnya di Selatpanjang, mulai dari harga tinggi hingga takaran yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Kadis Perindag melalui Sekretaris Drs H. Said Zamhur saat di konfirmasi Media ini, di ruang kerjanya mengatakan, bahwa beberapa APMS, yaitu APMS Hendrianto dan APMS Suarjan itu banyak masalah mereka tanpa dapat dipanggil dan tidak pernah mau datang.
"Kesalahan dari Pertamina juga berani memberi atau menambahkan Kuota tanpa sepengetahuan atau Rekomendasi dari pihak kami. Dan masuknya minyak penambahan baru ini sebanyak 35 Kl sekitar 175 Drum atau 3500 liter oleh Pertamina kepada APMS Hendrianto, pihak APMS tidak ada melapor kepada pemerintah Daerah, tau-tau kita dikasi daftar orang-orang yang mendapatkan minyak tersebut. Harusnya mereka kompromi sama kita, seolah-olah mereka yang punya minyak, bukannya masyarakat. Maksud kita, separuh dari 175 Drum itu dijual ke masyarakat dan separuhnya lagi untuk speedboat," tuturnya.
Disperindag, kata dia, bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan rutin, tetapi mengalami kesulitan mengawasi kios-kios kecil.
"Kesulitan itu akibat kurangnya tenaga, dan sedikitnya anggaran untuk pengawasan. Karena kalau melakukan sidak, kita butuh bantuan dari pihak polisi, Satpol PP, LSM dan juga YLPK," demikian diungkapkan Sekretaris Disperindag Drs H. Said Zamhur yang juga mantan Camat Tebing Tinggi. (Isk)
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !