Pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per April 2012. Kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut direncanakan berkisar antara Rp500 hingga Rp1.500 per liter, premium maupun solar.
Rencana pemerintah menaikkan harga BBM terkait dengan kenaikan harga minyak dunia yang saat ini mencapai 117 dolar Amerika per barel. Sementara, usulan harga minyak mentah dalam RUU APBN Perubahan 2012 sebesar 104 dolar Amerika per barel.
Jika pemerintah merevisi usulan harga minyak mentah dari 104 menjadi 117 dolar Amerika. Maka dipastikan akan terjadi defisit APBN, salah satu upaya pemerintah adalah mengurangi subsidi BBM yang saat ini sudah menembus angka 200 triliun.
Pemerintah saat ini masih mempertimbangkan tiga opsi terkait kenaikan harga BBM, yaitu sebesar Rp500, Rp1.000 atau Rp1.500.
Jauh sebelum kenaikan harga BBM direalisasikan, pro dan kontra mulai timbul. Sebagian besar elemen bangsa, LSM, organisasi massa, kepemudaan dan mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM dengan alasan dapat menyulitkan masyarakat miskin.
Aksi unjuk rasa muncul di mana-mana. Kondisi ini sama persis dengan aksi pada masa pemerintahan Presiden sebelumnya yang turut membuat kebijakan menaikkan harga BBM yang dianggap sebagai kebijakan yang tidak populis.
Menteri BUMN Dahlan Iskan, sebagaimana diberitakan tempo.co turut bersuara mengenai reaksi berbagai elemen bangsa terkait dengan kenaikan harga BBM.
Dahlan mengatakan, kebijakan menaikkan harga BBM tak dapat dielakkan karena negara dibebani dengan harga minyak dunia yang melambung.
Dahlan yang mantan Dirut PT PLN mengatakan kenaikan harga BBM selalu menjerat semua Presiden dengan munculnya aksi unjuk rasa mulai dari penolakan sampai tuntutan agar Presiden mengundurkan diri.
Bos Jawa Pos Grup itu menawarkan beberapa solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM, salah satunya pembuatan mobil dan motor listrik.
"Beralih ke bahan bakar gas dan listrik merupakan jalan lain agar tidak selamanya bergantung pada BBM," kata Dahlan yang ketika itu berbicara di hadapan ratusan mahasiswa ITB.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Radjasa, seperti diberitakan antaranews.com, mengatakan, ada empat sektor yang akan diperkuat untuk mengurangi dampak negatif kenaikan harga BBM. Yaitu, program Bantuan Langsung Tunai Masyarakat (BLSM), program beras miskin, penguatan sarana infrastruktur.
Hatta menyatakan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 triliun untuk program BLSM. Pemerintah juga menunda kenaikan harga BBM untuk kebutuhan nelayan mencegah dampak lebih luas.
Sementara itu, banyak kalangan menilai kenaikan harga BBM makin menyengsarakan masyarakat, apalagi jika diiringi dengan kenaikan tarif dasar listrik yang wacananya mulai mengemuka dalam dua pekan ini.
Di Provinsi Kepulauan Riau, aksi penolakan terhadap kenaikan BBM juga mencuat meski tidak segetol di daerah lain di tanah air.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Karimun, Kepulauan Riau, Amirullah menyatakan, nelayan tradisional di Tanjung Balai Karimun makin terpuruk karena terjepit antara kegiatan penambangan dan kenaikan BBM.
Saat ini nelayan tradisional terpaksa menangkap ikan lebih jauh ke laut lepas karena areal tangkap ikan beralih menjadi kawasan penambangan timah swasta.
"Kalau harga BBM naik, maka biaya solar akan meningkat dan nelayan makin terpuruk akibat mahalnya harga solar, apalagi mereka kesulitan menangkap ikan karena harus bersaing dengan nelayan yang sarana tangkapnya lebih modern," ucapnya.
Rencana pemerintah menaikkan harga BBM terkait dengan kenaikan harga minyak dunia yang saat ini mencapai 117 dolar Amerika per barel. Sementara, usulan harga minyak mentah dalam RUU APBN Perubahan 2012 sebesar 104 dolar Amerika per barel.
Jika pemerintah merevisi usulan harga minyak mentah dari 104 menjadi 117 dolar Amerika. Maka dipastikan akan terjadi defisit APBN, salah satu upaya pemerintah adalah mengurangi subsidi BBM yang saat ini sudah menembus angka 200 triliun.
Pemerintah saat ini masih mempertimbangkan tiga opsi terkait kenaikan harga BBM, yaitu sebesar Rp500, Rp1.000 atau Rp1.500.
Jauh sebelum kenaikan harga BBM direalisasikan, pro dan kontra mulai timbul. Sebagian besar elemen bangsa, LSM, organisasi massa, kepemudaan dan mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM dengan alasan dapat menyulitkan masyarakat miskin.
Aksi unjuk rasa muncul di mana-mana. Kondisi ini sama persis dengan aksi pada masa pemerintahan Presiden sebelumnya yang turut membuat kebijakan menaikkan harga BBM yang dianggap sebagai kebijakan yang tidak populis.
Menteri BUMN Dahlan Iskan, sebagaimana diberitakan tempo.co turut bersuara mengenai reaksi berbagai elemen bangsa terkait dengan kenaikan harga BBM.
Dahlan mengatakan, kebijakan menaikkan harga BBM tak dapat dielakkan karena negara dibebani dengan harga minyak dunia yang melambung.
Dahlan yang mantan Dirut PT PLN mengatakan kenaikan harga BBM selalu menjerat semua Presiden dengan munculnya aksi unjuk rasa mulai dari penolakan sampai tuntutan agar Presiden mengundurkan diri.
Bos Jawa Pos Grup itu menawarkan beberapa solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM, salah satunya pembuatan mobil dan motor listrik.
"Beralih ke bahan bakar gas dan listrik merupakan jalan lain agar tidak selamanya bergantung pada BBM," kata Dahlan yang ketika itu berbicara di hadapan ratusan mahasiswa ITB.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Radjasa, seperti diberitakan antaranews.com, mengatakan, ada empat sektor yang akan diperkuat untuk mengurangi dampak negatif kenaikan harga BBM. Yaitu, program Bantuan Langsung Tunai Masyarakat (BLSM), program beras miskin, penguatan sarana infrastruktur.
Hatta menyatakan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 triliun untuk program BLSM. Pemerintah juga menunda kenaikan harga BBM untuk kebutuhan nelayan mencegah dampak lebih luas.
Sementara itu, banyak kalangan menilai kenaikan harga BBM makin menyengsarakan masyarakat, apalagi jika diiringi dengan kenaikan tarif dasar listrik yang wacananya mulai mengemuka dalam dua pekan ini.
Di Provinsi Kepulauan Riau, aksi penolakan terhadap kenaikan BBM juga mencuat meski tidak segetol di daerah lain di tanah air.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Karimun, Kepulauan Riau, Amirullah menyatakan, nelayan tradisional di Tanjung Balai Karimun makin terpuruk karena terjepit antara kegiatan penambangan dan kenaikan BBM.
Saat ini nelayan tradisional terpaksa menangkap ikan lebih jauh ke laut lepas karena areal tangkap ikan beralih menjadi kawasan penambangan timah swasta.
"Kalau harga BBM naik, maka biaya solar akan meningkat dan nelayan makin terpuruk akibat mahalnya harga solar, apalagi mereka kesulitan menangkap ikan karena harus bersaing dengan nelayan yang sarana tangkapnya lebih modern," ucapnya.
Menurut Amirullah, salah satu solusi memperkecil dampak kenaikan BBM bagi nelayan adalah mengembangkan program nelayan budidaya, sehingga mereka tidak lagi menjadi nelayan tangkap yang menggunakan kapal pompong menggunakan solar.
"Karimun atau daerah lain di Kepulauan Riau merupakan daerah kepulauan di perbatasan. Kenaikan harga BBM paling berdampak besar, bukan hanya kenaikan sembako, tetapi juga ongkos tiket kapal sebagai sarana transportasi utama.
Demikian pro dan kontra kenaikan harga BBM, terlepas dari itu, yakinlah rakyat Indonesia pasti menolak kenaikan harga BBM di saat koruptor terus menggerogoti uang rakyat yang kemudian berdampak pada kondisi perekonomian bangsa.
Rakyat Indonesia sepertinya harus bersabar menunggu lahirnya seorang pemimpin yang membuat kebijakan luar biasa, yaitu menurunkan harga BBM, menurunkan harga sembako dan meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil dan menengah, nelayan dan mensubsidi masyarakat miskin agar bisa membuka usaha untuk mengubah nasib. (Dari berbagai sumber).
Artikel Yang Bagus Senang Berada disni..Oia gan Kaya nya template kita sama nh...Saling support ya
ReplyDelete