Pengawasan BBM Bersubsidi Dinilai Gagal

Karimun, Kepri (Jurnal) - Organisasi Angkutan Darat menilai Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau gagal melakukan pengawasan terhadap kebijakan pusat yang mengalokasikan anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Kelangkaan BBM bersubsidi secara berulang-ulang serta tidak terkendalinya harga di tingkat pengecer menunjukkan bahwa Pemkab Karimun tidak peduli dengan kebijakan pemerintah untuk meringankan masyarakat ekonomi menengah ke bawah dalam mendapatkan BBM bersubsidi," kata Ketua DPC Organda Karimun Amirullah di Tanjung Balai Karimun, Rabu.

Amirullah mengatakan kelangkaan BBM yang ditandai dengan tutupnya SPBU Jalan Poros Tanjung Balai Karimun pada awal pekan ini menunjukkan tidak adanya pengawasan dari pemerintah daerah.

Dia mensinyalir penyaluran BBM di SPBU di Pulau Karimun Besar itu tidak tepat dan diduga dimanfaatkan oleh segelintir kelompok tertentu yang ingin mencari keuntungan terhadap anggaran yang disubsidi untuk BBM.

"Sebenarnya kuota BBM subsidi di karimun sudah sangat cukup, cuma penyalurannya yang tidak tepat. Tapi, karena hanya dinikmati kelompok-kelompok tertentu, persediaan BBM di SPBU sering terputus," katanya.

Dia mengatakan telah beberapa kali melaporkan indikasi penyimpangan penyaluran BBM di SPBU yang dikelola Perusahaan Daerah melalui anak perusahaan PT Ology Karimun Bumi Sukses itu. Namun, laporan itu tidak pernah ditanggapi dengan tindakan nyata dinas dan instansi terkait.

"Sudah berkali-kali kami sampaikan agar pengawasan di SPBU diperketat tapi tidak ditanggapi secara serius. Masih banyak kendaraan yang melakukan pengisian BBM berulang-ulang yang untuk dijual kembali, bukan hanya sepeda motor tetapi mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi. Bahkan, kami mendapat informasi adanya pembelian dengan jerigen yang hanya berbekal selembar surat keterangan," tuturnya.

Penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi di SPBU, menurut dia bukan hanya sekadar indikasi tapi disertai dengan data-data. "Data-data kendaraan yang mengisi berulang-ulang sudah pernah kami sampaikan. Dan kami juga sudah meminta agar pengelola SPBU mencatat nomor polisi setiap kendaraan yang mengisi BBM," ujarnya.

Pemerintah daerah maupun pihak-pihak yang berwenang, menurut dia gagal melindungi masyarakat untuk menikmati anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat untuk subsidi BBM.

"Perlu pembenahan menyeluruh dengan disertai pengawasan yang melekat. Kalau tidak, persoalan kelangkaan BBM akan terus berlanjut dan memberi kesempatan bagi kios-kios eceran untuk mengambil keuntungan dengan menaikkan harga eceran BBM subsidi seenaknya," lanjutnya.

Dia menuturkan para sopir angkutan umum termasuk pihak yang merasa dirugikan dengan sering putusnya persediaan BBM di SPBU karena harga eceran jauh lebih mahal.

"Kebutuhan bensin untuk oplet rata-rata 20 liter per hari. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp90.000 jika dibeli di SPBU. Sedangkan di kios eceran mencapai Rp120.000 hingga Rp150.000, sementara uang setoran para sopir sebesar Rp100.000 per hari, dari mana lagi mereka bisa hidup kalau harga bensin saja sudah melebihi setoran," pungkasnya.

Ditambahkan Amirullah, pihaknya dalam waktu dekat akan menyurati Polda Kepri untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi di Karimun.

"Saat ini kami sedang menyiapkan surat yang akan kami layangkan ke Polda Kepri itu," pungkasnya. (rus)