Karimun, Kepri, (Jurnal Terkini) - Bangunan liar atau tanpa izin yang marak di sejumlah lokasi di Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau akan dibongkar oleh pemerintah daerah setempat.
Bupati Karimun Nurdin Basirun usai penyuluhan bahaya narkoba di SMA Negeri 1 Tanjung Balai Karimun, Kamis mengatakan tim penertiban bangunan di atas fasilitas umum sudah dibentuk dan segera menjalankan tugasnya untuk menertibkan bangunan-bangunan liar tersebut.
"Bangunan yang didirikan di lahan pemerintah segera dibongkar karena menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga masyarakat," katanya.
Menurut dia, penertiban bangunan-bangunan liar itu merupakan bagian dari penegakan aturan.
"Masyarakat harus memahami bahwa pendirian bangunan ada aturannya. Kalau fasilitas sudah dijadikan sebagai tempat usaha, tentu akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Jadi, penertiban juga untuk kepentingan warga masyarakat," tuturnya.
Terkait bangunan liar yang dibongkar, Nurdin yang sudah kali menjabat bupati itu menegaskan tidak ada pembayaran ganti rugi.
"Tidak ada ganti rugi karena pembangunannya tanpa izin, kalau mau berusaha sudah ada pasar dan lokasi coastal area yang kita jadi pusat perekonomian masyarakat," ucapnya.
Pemerintah Kabupaten Karimun telah membentuk tim penertiban bangunan liar yang berdiri di sejumlah lokasi, termasuk di ruang terbuka hijau di pinggir Jalan Raja Oesman, Payamanggis, Kecamatan Meral.
Di jalan tersebut belakangan ini muncul bangunan yang sedang dalam tahap pengerjaan di ruang hijau.
Pada Rabu kemarin, tim tersebut sudah mulai bekerja dengan mencabut spanduk milik LSM Asli Karimun Maju yang bertuliskan pada lahan tersebut akan dibangun kantor LSM tersebut.
Kericuhan dan adu mulut sempat terjadi karena pemilik spanduk keberatan spanduknya dicabut. (rus)
"Bangunan yang didirikan di lahan pemerintah segera dibongkar karena menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga masyarakat," katanya.
Menurut dia, penertiban bangunan-bangunan liar itu merupakan bagian dari penegakan aturan.
"Masyarakat harus memahami bahwa pendirian bangunan ada aturannya. Kalau fasilitas sudah dijadikan sebagai tempat usaha, tentu akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Jadi, penertiban juga untuk kepentingan warga masyarakat," tuturnya.
Terkait bangunan liar yang dibongkar, Nurdin yang sudah kali menjabat bupati itu menegaskan tidak ada pembayaran ganti rugi.
"Tidak ada ganti rugi karena pembangunannya tanpa izin, kalau mau berusaha sudah ada pasar dan lokasi coastal area yang kita jadi pusat perekonomian masyarakat," ucapnya.
Pemerintah Kabupaten Karimun telah membentuk tim penertiban bangunan liar yang berdiri di sejumlah lokasi, termasuk di ruang terbuka hijau di pinggir Jalan Raja Oesman, Payamanggis, Kecamatan Meral.
Di jalan tersebut belakangan ini muncul bangunan yang sedang dalam tahap pengerjaan di ruang hijau.
Pada Rabu kemarin, tim tersebut sudah mulai bekerja dengan mencabut spanduk milik LSM Asli Karimun Maju yang bertuliskan pada lahan tersebut akan dibangun kantor LSM tersebut.
Kericuhan dan adu mulut sempat terjadi karena pemilik spanduk keberatan spanduknya dicabut. (rus)
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !