Predikat WTP Terganjal Kredit Macet

Karimun, Kepri (Jurnal Terkini) - Upaya meningkatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemkab Karimun terganjal kredit macet yang menjadi salah satu temuan dalam audit BPK RI.

"Kredit bergulir yang masih macet merupakan salah satu penyebab munculnya opini WDP. Karena itu, pemerintah daerah sudah seharusnya menagih tunggakan kredit atau dana bergulir itu," kata Ketua Pansus Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD 2012, Adi Hermawan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Karimun, Senin.

Bupati Karimun Nurdin Basirun (tengah) berbincang dengan Wakil Bupati Aunur Rafiq dalam rapat paripurna LKPJ APBD Karimun 2012 di Gedung DPRD Karimun, Senin (13/8)

Permintaan penagihan tunggakan dana bergulir yang mencapai Rp4 miliar itu merupakan pandangan akhir dari Fraksi PDIP terkait Pelaksanaan APBD Karimun tahun 2012.

Terkait predikat WDP akibat temuan dalam audit BPK itu, Pansus meminta Bupati Karimun agar melakukan langkah-langkah untuk meraih predikat WTP pada tahun anggaran mendatang.

Langkah-langkah tersebut, kata dia, di antaranya memperkuat jajaran satuan kerja perangkat daerah, khususnya yang memiliki tugas, pokok dan fungsi pengelolaan keuangan daerah sehingga memenuhi standar akuntansi pemerintah daerah.

Peningkatan keilmuan dan pengetahuan aparatur pengelolaan keuangan, terutama terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Kemudian, bersedia memberikan informasi tentang keuangan daerah secara transparan, detail dan tepat waktu sehingga dapat mendorong good governance menjadi clean governance atau pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Mengenai tunggakan dana bergulir atau kredit macet kepada koperasi dan pelaku usaha kecil dan menengah sejak 2008, menurut dia, hendaknya menjadi perhatian serius agar keuangan daerah bisa terselamatkan dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Karimun Nurdin Basirun, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Raja Bakhtiar itu mengatakan, pihaknya berterimakasih atas kritikan dan saran dari DPRD sebagai cambuk untuk mewujudkan pelayanan masyarakat di masa mendatang.

"Eksekutif dan legislatif merupakan unsur pemerintah daerah yang sama-sama mengemban amanat. Kami terus berupaya memperbaiki kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, terutama menyangkut predikat WDP untuk ditingkatkan menjadi WTP," kata dia.

Meski, pansus menyoroti masalah predikat WDP, seluruh fraksi menyatakan menyetujui Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2012 untuk disahkan menjadi Perda.

Paripurna yang dihadiri sejumlah anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, kepala dinas, badan dan bagian di lingkungan Pemkab Karimun itu ditutup dengan penyerahan draft Perda yang sudah disetujui dan disahkan dalam rapat paripurna tersebut. (rus)