Pengerjaan Pelabuhan Malarko Lamban

Karimun (Jurnal Terkini) - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah RI akan menggelar rapat dengan Kementerian Perhubungan terkait lambannya pengerjaan Proyek Pelabuhan Peti Kemas Malarko di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
 

Ketua Komite IV DPD RI Zulbahri (kiri) rapat kerja dengan Bupati Karimun Nurdin Basirun di Kantor Bupati Karimun, Rabu (19/9)

"Proyek Malarko memang proyek 'multiyears', tapi pengerjaannya tidak boleh terlalu lama. Kita akan rapatkan masalah ini dengan kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Perhubungan," kata Ketua Komite IV DPD RI Zulbahri usai menggelar pertemuan dengan Bupati Karimun Nurdin Basirun beserta sejumlah kepala dinas dan badan di Kantor Bupati Karimun, Rabu.

Zulbahri mengatakan pengerjaan proyek dalam waktu yang cukup lama akan berpengaruh pada kondisi fisik proyek apalagi proyek Malarko menelan dana APBN yang cukup besar.

"Sayang kalau dikerjakan terlalu lama, yang lama sudah lapuk sedangkan yang baru belum dikerjakan," ucapnya.
 

Sejumlah anggota DPD RI kunjungan kerja ke Karimun Rabu (19/9)

Anggota DPD yang juga Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid juga menyayangkan pengerjaan Proyek Pelabuhan Malarko yang terlalu lama.

"Pada prinsipnya, kami di DPD menginginkan penyerapan APBN lebih membumi, tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat di daerah," ucapnya.

Bupati Karimun Nurdin Basirun mengatakan Proyek Malarko merupakan proyek besar yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi di kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ).

Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Malarko, menurut Bupati, sejalan dengan program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) karena Karimun berada pada posisi SLOC (Sea Line of Community).

"Pemerintah daerah sangat berharap Pelabuhan Malarko segera selesai sehingga bisa difungsikan untuk menangkap limpahan kapal-kapal dagang yang melintas di jalur pelayaran internasional," ucapnya.

Kepala Dinas Perhubungan Karimun Cendra Nawazir mengatakan, Proyek Malarko sudah dikerjakan selama lima tahun namun belum selesai seratus persen.

Hingga 2011, jelas dia, proyek tersebut telah menelan anggaran sebesar Rp111 miliar, sedangkan pada 2012 dianggarkan kembali oleh pusat melalui APBN sebesar Rp50 miliar.

"Masih ada sisa sekitar Rp69 miliar lagi untuk menuntaskan proyek tersebut. Kami berharap pada 2013 dianggarkan sekaligus sehingga pelabuhan itu bisa digunakan," ucapnya.

Dia khawatir bagian proyek yang sudah selesai rusak sebelum seluruhnya dikerjakan akibat pengerjaan yang terlalu lama.

"Ujungnya belum selesai, bagian belakangnya sudah rusak. Kami sangat berharap agar pusat mempercepat penyelesaiannya," tambahnya. (rus)