Karimun (Jurnal Terkini) - Perusahaan Daerah Karimun, Provinsi Kepulauan Riau mencopot Mahzar Kadir dari jabatan Komisaris Utama PT Ology Karimun Bumi Sukses (OKBS), anak perusahaan yang ditugasi mengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jalan Poros, Tanjung Balai Karimun.
 |
| SPBU Karimun di Jalan Poros Tutup pada Rabu kemarin |
"Sesuai keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS), Mahzar Kadir tidak lagi menjabat Komisaris Utama PT OKBS, penggantinya akan ditetapkan kemudian," kata Direktur Utama Perusda Karimun Usmantono usai memimpin RUPS di Kantor Perusda di Jalan Poros, Tanjung Balai Karimun, Rabu.
Usmantono mengatakan, Mahzar Kadir dicopot dari jabatan komisaris utama karena masa jabatannya sudah berakhir sejak Desember 2011.
"Yang bersangkutan juga tidak lagi menjabat Direktur Perusda sehingga sudah seharusnya diganti," ucapnya.
Dia juga mengatakan, Yuswar Yahya Nati yang menjabat Direktur Operasional OKBS juga dicopot dan ditarik kembali sebagai pegawai Perusda.
"Pengganti Yuswar belum ditetapkan. Kami akan laporkan dulu hasil RUPS kepada pemerintah daerah selaku pemegang saham mayoritas di OKBS," ucapnya.
OKBS, tutur dia, merupakan anak perusahaan dengan pemerintah daerah menguasai saham sebesar 51 persen, sisanya sebesar 25 persen dikuasai PT Putra Kelana Makmur (PKM) dan 24 persen saham PT Karya Putra Karimun (KPK).
Menurut dia, pelaksanaan RUPS merupakan tindak lanjut dari masalah sering putusnya persediaan BBM di SPBU.
"Sebagai penerima mandat dari pemegang saham mayoritas, kami terpaksa menggelar RUPS mengingat persoalan kelangkaan BBM di SPBU sudah sangat serius dan mendapat sorotan dari masyarakat," tuturnya.
Menurut dia, RUPS tidak hanya membahas masalah keuangan, tetapi juga membahas berbagai persoalan yang menjadi penyebab sering putusnya persediaan premium dan solar di SPBU.
"Berbagai kendala keterlambatan pasokan BBM sudah diatasi, seperti persoalan sarana pengangkut yang harganya murah sudah kita atasi dengan disetujuinya penambahan volume muatan oleh Pertamina. Begitu juga antrean panjang di depo Tanjunguban sehingga Pertamina memprioritaskan kapal kita untuk melakukan pengisian lebih dulu. Nyatanya, pasokan BBM masih sering putus seperti yang terjadi hari ini," ucapnya.
Menurut dia, sampai saat ini pihak OKBS tidak memberikan penjelasan terkait masalah sering putusnya pasokan BBM meski pihaknya sudah berkali-kali melayangkan surat kepada direksi OKBS.
"RUPS ini terpaksa digelar karena saya juga harus memberikan penjelasan kepada Badan Pengawas Perusda terkait masalah kelangkaan BBM itu," tukasnya.
Usmantono juga menyayangkan jajaran direksi OKBS, PT PKM dan KPK tidak satupun yang datang menghadiri RUPUS yang berlangsung sekitar dua jam tersebut.
"Undangan menghadiri RUPS sudah dikirimkan sejak sepekan lalu dan baru kemarin sore ada jawaban bahwa direksi OKBS, PKM maupun KPK minta ditunda sampai pekan depan," ucapnya.
Dia juga mempertanyakan surat pemintaan penundaan RUPS dengan nomor 002/OKBS/E/IX/2012 yang menggunakan kop PT OKBS, tapi isinya juga menyampaikan perihal ketidakhadiran direksi PKM dan KPK.
"Surat itu janggal, seharusnya direksi PKM maupun KPK menggunakan kop suratnya sendiri, bukan kop OKBS," katanya.
Terkait kehadiran Yuswar Yahya Nati, dia mengatakan bukan dalam kapasitas sebagai direktur operasional OKBS, tetapi sebagai pegawai Perusda.
"Yuswar sudah kami tarik ke Perusda, jadi dia hadir bukan sebagai direksi OKBS," tegasnya. (rus)
Usmantono mengatakan, Mahzar Kadir dicopot dari jabatan komisaris utama karena masa jabatannya sudah berakhir sejak Desember 2011.
"Yang bersangkutan juga tidak lagi menjabat Direktur Perusda sehingga sudah seharusnya diganti," ucapnya.
Dia juga mengatakan, Yuswar Yahya Nati yang menjabat Direktur Operasional OKBS juga dicopot dan ditarik kembali sebagai pegawai Perusda.
"Pengganti Yuswar belum ditetapkan. Kami akan laporkan dulu hasil RUPS kepada pemerintah daerah selaku pemegang saham mayoritas di OKBS," ucapnya.
OKBS, tutur dia, merupakan anak perusahaan dengan pemerintah daerah menguasai saham sebesar 51 persen, sisanya sebesar 25 persen dikuasai PT Putra Kelana Makmur (PKM) dan 24 persen saham PT Karya Putra Karimun (KPK).
Menurut dia, pelaksanaan RUPS merupakan tindak lanjut dari masalah sering putusnya persediaan BBM di SPBU.
"Sebagai penerima mandat dari pemegang saham mayoritas, kami terpaksa menggelar RUPS mengingat persoalan kelangkaan BBM di SPBU sudah sangat serius dan mendapat sorotan dari masyarakat," tuturnya.
Menurut dia, RUPS tidak hanya membahas masalah keuangan, tetapi juga membahas berbagai persoalan yang menjadi penyebab sering putusnya persediaan premium dan solar di SPBU.
"Berbagai kendala keterlambatan pasokan BBM sudah diatasi, seperti persoalan sarana pengangkut yang harganya murah sudah kita atasi dengan disetujuinya penambahan volume muatan oleh Pertamina. Begitu juga antrean panjang di depo Tanjunguban sehingga Pertamina memprioritaskan kapal kita untuk melakukan pengisian lebih dulu. Nyatanya, pasokan BBM masih sering putus seperti yang terjadi hari ini," ucapnya.
Menurut dia, sampai saat ini pihak OKBS tidak memberikan penjelasan terkait masalah sering putusnya pasokan BBM meski pihaknya sudah berkali-kali melayangkan surat kepada direksi OKBS.
"RUPS ini terpaksa digelar karena saya juga harus memberikan penjelasan kepada Badan Pengawas Perusda terkait masalah kelangkaan BBM itu," tukasnya.
Usmantono juga menyayangkan jajaran direksi OKBS, PT PKM dan KPK tidak satupun yang datang menghadiri RUPUS yang berlangsung sekitar dua jam tersebut.
"Undangan menghadiri RUPS sudah dikirimkan sejak sepekan lalu dan baru kemarin sore ada jawaban bahwa direksi OKBS, PKM maupun KPK minta ditunda sampai pekan depan," ucapnya.
Dia juga mempertanyakan surat pemintaan penundaan RUPS dengan nomor 002/OKBS/E/IX/2012 yang menggunakan kop PT OKBS, tapi isinya juga menyampaikan perihal ketidakhadiran direksi PKM dan KPK.
"Surat itu janggal, seharusnya direksi PKM maupun KPK menggunakan kop suratnya sendiri, bukan kop OKBS," katanya.
Terkait kehadiran Yuswar Yahya Nati, dia mengatakan bukan dalam kapasitas sebagai direktur operasional OKBS, tetapi sebagai pegawai Perusda.
"Yuswar sudah kami tarik ke Perusda, jadi dia hadir bukan sebagai direksi OKBS," tegasnya. (rus)
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !