Karimun, Kepri, (Jurnal Terkini) - Bupati Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengatakan, Proyek Pelabuhan Malarko di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing memiliki fungsi yang strategis untuk perekonomian maupun pengamanan perairan perbatasan.
"Pelabuhan Malarko tidak hanya menunjang ekonomi, tetapi memperkuat pertahanan dan keamanan karena berada di posisi terluar dekat Selat Malaka, serta Malaysia dan Singapura," katanya saat meninjau perkembangan pembangunan pelabuhan tersebut, Selasa.
Menurut Nurdin, pelabuhan yang diproyeksikan sebagai pelabuhan peti kemas itu bisa menjadi alat deteksi dini terhadap ancaman dan gangguan yang dapat merong-rong kedaulatan NKRI di perairan perbatasan maupun pulau-pulau terdepat.
"Paling tidak kita dapat memantau kondisi di lapangan secara dini dengan mengoptimalkan sarana infrastruktur yang ada. Apalagi daerah perbatasan membutuhkan penanganan yang khusus dan harus hati-hati," ucapnya.
Pelabuhan Malarko yang juga berdekatan dengan pulau terdepan, Takong Hiu, menurut dia bisa menjadi sebuah kekuatan untuk menangkap potensi tingginya lalulintas kapal-kapal dagang di perairan internasional.
"Jadi, pelabuhan ini memiliki fungsi ganda, di satu sisi berdampak positif bagi ekonomi, di sisi lain memantau kapal-kapal agar tidak memasuki perairan kita secara ilegal," kata dia.
Dengan fungsi yang strategis itu, dia berharap pemerintah pusat menggesa pembangunan pelabuhan yang diproyeksikan mampu melayani kapal-kapal tanker di atas bobot 1.000 ton.
"Pembanguan pelabuhan ini sudah berjalan kurang lebih lima tahun. Namun yang selesai baru sekitar 60 persen. Kita berharap pemerintah pusat menuntaskannya sehingga bisa dimanfaatkan tahun depan," ujarnya.
Dia yakin anggaran sebesar Rp120 miliar untuk menyelesaikan pelabuhan terebut masih kecil bagi pemerintah pusat.
"Alangkah lebih baik cepat diselesaikan, apalagi saya juga melihat sejumlah perbandingan pembangunan yang dikeluarkan APBN untuk daerah lain. Saya yakin Karimun akan menjadi daerah industri dan pusat pertumbuhan ekonomi nasional jika dikelola dengan baik," tuturnya.
Menurut dia, pembangunan di Karimun masih jauh tertinggal apalagi dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia, contohnya di Johor Bahru yang fasilitas infrastruktur dan investasi sangat bagus.
"Bagaimana mungkin Karimun memiliki daya saing sementara pelabuhan peti kemas untuk mendukung pertumbuhan investasi di kawasan perdagangan bebas (free trade zone/FTZ) belum punya," katanya.
Dia juga mengatakan tidak mungkin kelanjutan pembangunan pelabuhan tersebut dianggarkan dalam APBD karena kebutuhan pembangunan yang cukup banyak.
"Tidak mungkin ditalangi karena anggaran APBD terbatas, program kesehatan mau, pendidikan mau dan ekonomi juga mau, mobilisasi ke pulau-pulau yang terpencar dengan jumlah 200 lebih juga sangat mahal. Tidak salah kiranya kami kita berharap agar pusat mempercepat penyelesaian pelabuhan tersebut," katanya. (rus)
 |
| Bupati Karimun Nurdin Basirun berbincang dengan kontraktor pembangunan Pelabuhan Malarko saat meninjau pelabuhan tersebut beberapa waktu lalu |
Menurut Nurdin, pelabuhan yang diproyeksikan sebagai pelabuhan peti kemas itu bisa menjadi alat deteksi dini terhadap ancaman dan gangguan yang dapat merong-rong kedaulatan NKRI di perairan perbatasan maupun pulau-pulau terdepat.
"Paling tidak kita dapat memantau kondisi di lapangan secara dini dengan mengoptimalkan sarana infrastruktur yang ada. Apalagi daerah perbatasan membutuhkan penanganan yang khusus dan harus hati-hati," ucapnya.
Pelabuhan Malarko yang juga berdekatan dengan pulau terdepan, Takong Hiu, menurut dia bisa menjadi sebuah kekuatan untuk menangkap potensi tingginya lalulintas kapal-kapal dagang di perairan internasional.
"Jadi, pelabuhan ini memiliki fungsi ganda, di satu sisi berdampak positif bagi ekonomi, di sisi lain memantau kapal-kapal agar tidak memasuki perairan kita secara ilegal," kata dia.
Dengan fungsi yang strategis itu, dia berharap pemerintah pusat menggesa pembangunan pelabuhan yang diproyeksikan mampu melayani kapal-kapal tanker di atas bobot 1.000 ton.
"Pembanguan pelabuhan ini sudah berjalan kurang lebih lima tahun. Namun yang selesai baru sekitar 60 persen. Kita berharap pemerintah pusat menuntaskannya sehingga bisa dimanfaatkan tahun depan," ujarnya.
Dia yakin anggaran sebesar Rp120 miliar untuk menyelesaikan pelabuhan terebut masih kecil bagi pemerintah pusat.
"Alangkah lebih baik cepat diselesaikan, apalagi saya juga melihat sejumlah perbandingan pembangunan yang dikeluarkan APBN untuk daerah lain. Saya yakin Karimun akan menjadi daerah industri dan pusat pertumbuhan ekonomi nasional jika dikelola dengan baik," tuturnya.
Menurut dia, pembangunan di Karimun masih jauh tertinggal apalagi dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia, contohnya di Johor Bahru yang fasilitas infrastruktur dan investasi sangat bagus.
"Bagaimana mungkin Karimun memiliki daya saing sementara pelabuhan peti kemas untuk mendukung pertumbuhan investasi di kawasan perdagangan bebas (free trade zone/FTZ) belum punya," katanya.
Dia juga mengatakan tidak mungkin kelanjutan pembangunan pelabuhan tersebut dianggarkan dalam APBD karena kebutuhan pembangunan yang cukup banyak.
"Tidak mungkin ditalangi karena anggaran APBD terbatas, program kesehatan mau, pendidikan mau dan ekonomi juga mau, mobilisasi ke pulau-pulau yang terpencar dengan jumlah 200 lebih juga sangat mahal. Tidak salah kiranya kami kita berharap agar pusat mempercepat penyelesaian pelabuhan tersebut," katanya. (rus)
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !