 |
| Koordinator PNMP Mandiri Terintegrasi Karimun Heru Setyo Budi |
Karimun, Kepri (Jutek) - Belum lama ini koordinator PNPM Integrasi Kabupaten Karimun, Heru Setyo Budi mengadakan rapat konsolidasi Tim Pengelola Kegiatan PNPM Integrasi untuk Kelurahan Harjosari dan Kapling, bertempat di ruang kantor Korkot PNPM perkotaan.
Hadir dalam rapat ketua, sekretaris, bendahara dan anggota masing-masing TPK dari dua kelurahan tersebut didampingi tim faskel dari masing-masing kelurahan.
Heru mengatakan, dalam Musrenbang Kabupaten, PNPM Integrasi mendapat dana Rp2 miliar dengan 3 kegiatan fisik sebesar 600 juta. Untuk kegiatan ini, camat harus ikut andil dalam memprioritaskan PNPM integrasi di wilayah kerja masing-masing.
Kegiatan fisik PNPM Integrasi tahun 2012 di setiap kecamatan yang mendapat pengerjaan pembangunan fisik tersebut dimana masih ada dana dari APBN yang masih tersisa 20 persen yang belum dicairkan.
Jadi untuk pencairan sisa anggaran dana tersebut harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan lurah yang mendapatkan prioritas pembangunan dari dana integrasi, faskel SF, RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama dan perwakilan dari masyarakat, agar adanya transparansi di masyarakat itu sendiri dan agar masyarakat mengetahui untuk apa dana tersebut di pergunakan.
Dana BLM integrasi sebesar 100 persen untuk pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan/desa yang mendapatkan program integrasi itu bersumber dari dana sharing pusat dan daerah. Pencairan tahap pertama dana APBN sebesar 60 persen, pencairan tahap ke dua dana APBD sebesar 20 persen dan pencairan tahap ketiga dana APBN sebesar 20 persen.
Jadi di sinilah peran dan fungsi Tim Pengelola Kegiatan ( TPK ) harus mengundang masyarakat untuk menghadiri rapat pencairan tahap ke tiga dana APBN sebesar 20 persen tersebut serta masyarakat dapat bermusyawarah demi kelancaran dan suksesnya kegiatan tersebut, kata Heru.
Di samping itu, kata Heru, TPK diminta bermusyawarah sesama pengurus TPK minimal seminggu sekali.
Masalah keluhan semua TPK di Kabupaten Karimun, Heru memakluminya, kadang-kadang TPK sudah bekerja keras untuk masyarakat agar ada pembangunan di tempat mereka, akan tetapi masih ada yang kontra.
"Itulah dinamika masyarakat, tetapi sebagai TPK diharapkan jangan putus asa dan surut kebelakang, maju terus demi untuk kemajuan dilingkungan tempat tinggal kita," katanya.
Kalau di Musrenbang yang dimunculkan hanya kegiatan pembangunan fisiknya saja, tetapi di integrasi ada infra struktur, pertanian, pendidikan, kesehatan dan sosial. Diharapkan kalau dapat di Musrenbang nantinya diusulkan juga setiap kegiatan masyarakat, baik itu pertanian, perikanan maupun kegiatan yang lainnya.
Heru mengharapkan ke depannya nanti agar program integrasi ini untuk berikutnya tetap menjadi program di Pemerintah Daerah, ungkap Heru. (edy)
Hadir dalam rapat ketua, sekretaris, bendahara dan anggota masing-masing TPK dari dua kelurahan tersebut didampingi tim faskel dari masing-masing kelurahan.
Heru mengatakan, dalam Musrenbang Kabupaten, PNPM Integrasi mendapat dana Rp2 miliar dengan 3 kegiatan fisik sebesar 600 juta. Untuk kegiatan ini, camat harus ikut andil dalam memprioritaskan PNPM integrasi di wilayah kerja masing-masing.
Kegiatan fisik PNPM Integrasi tahun 2012 di setiap kecamatan yang mendapat pengerjaan pembangunan fisik tersebut dimana masih ada dana dari APBN yang masih tersisa 20 persen yang belum dicairkan.
Jadi untuk pencairan sisa anggaran dana tersebut harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan lurah yang mendapatkan prioritas pembangunan dari dana integrasi, faskel SF, RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama dan perwakilan dari masyarakat, agar adanya transparansi di masyarakat itu sendiri dan agar masyarakat mengetahui untuk apa dana tersebut di pergunakan.
Dana BLM integrasi sebesar 100 persen untuk pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan/desa yang mendapatkan program integrasi itu bersumber dari dana sharing pusat dan daerah. Pencairan tahap pertama dana APBN sebesar 60 persen, pencairan tahap ke dua dana APBD sebesar 20 persen dan pencairan tahap ketiga dana APBN sebesar 20 persen.
Jadi di sinilah peran dan fungsi Tim Pengelola Kegiatan ( TPK ) harus mengundang masyarakat untuk menghadiri rapat pencairan tahap ke tiga dana APBN sebesar 20 persen tersebut serta masyarakat dapat bermusyawarah demi kelancaran dan suksesnya kegiatan tersebut, kata Heru.
Di samping itu, kata Heru, TPK diminta bermusyawarah sesama pengurus TPK minimal seminggu sekali.
Masalah keluhan semua TPK di Kabupaten Karimun, Heru memakluminya, kadang-kadang TPK sudah bekerja keras untuk masyarakat agar ada pembangunan di tempat mereka, akan tetapi masih ada yang kontra.
"Itulah dinamika masyarakat, tetapi sebagai TPK diharapkan jangan putus asa dan surut kebelakang, maju terus demi untuk kemajuan dilingkungan tempat tinggal kita," katanya.
Kalau di Musrenbang yang dimunculkan hanya kegiatan pembangunan fisiknya saja, tetapi di integrasi ada infra struktur, pertanian, pendidikan, kesehatan dan sosial. Diharapkan kalau dapat di Musrenbang nantinya diusulkan juga setiap kegiatan masyarakat, baik itu pertanian, perikanan maupun kegiatan yang lainnya.
Heru mengharapkan ke depannya nanti agar program integrasi ini untuk berikutnya tetap menjadi program di Pemerintah Daerah, ungkap Heru. (edy)
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !