Wagub Kepri Evaluasi Bedah Rumah

WAKIL Gubernur Kepulauan Riau Soerya Respationo turut memantau realisasi program bedah rumah atau rehab rumah tidak layak huni di Kabupaten Karimun.

Wakil Gubernur Kepri Soeyo Respationo (2 kanan) didampingi Wakil Bupati Karimun Aunur Rafiq (2 kiri) saat berkunjung mengevaluasi program pengentasan kemiskinan di Karimun menjelang tutup tahun 2012 (foto: edy)

Karimun, Kepri, (Jutek) - Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, HM.Soerya Respationo berkunjung ke Karimun dalam kaitan membahas program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karimun menjelang akhir 2012 lalu.

Wagub didampingi Bupati Karimun H Nurdin Basirun, Wakil Bupati Karimun H. Aunur Rafiq dan segenap SKPD.

Rapat evaluasi pengentasan kemiskinan triwulan IV tahun 2012 dilaksanakan di ruang rapat utama kantor bupati.

Aunur Rafiq yang juga Ketua Tim Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Karimun mengatakan pada 2005 penduduk miskin 9,49 persen dan 2011 turun jadi 5,93 persen.

Perkembangan tersebut belum stabil, sehingga perlu upaya menjaga kestabilan agar kemiskinan di Kabupaten Karimun tidak mengalami lonjakan kembali.

Pada 2011, secara makro, tingkat kemiskinan di Karimun 5,93 persen di bawah angka pencapaian Provinsi Kepri sebesar 6.79 persen dan angka nasional sebesar 12,36 persen.

Rafiq menjelaskan, tahun 2015 diharapkan menjadi tahun pencapaian target MDG’s sebesar 7,5 persen, yang perkembangannya signifikan dengan indeks kemiskinan yang makin membaik, yang mana pada 2005 sebesar 2,62 persen dan pada 2011 menjadi 0,95 persen.

Pada periode 2005 s/d 2011, tingkat kemiskinan di Karimun menurun yaitu 1,01 persen pada 2005 menjadi 0,22 persen pada 2011.

:Ini menunjukkan penduduk yang miskin cenderung semakin kecil sehingga peluang untuk keluar dari garis kemiskinan semakin besar," kata dia.

Berdasarkan data Tim Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Karimun, Kecamatan Buru berada di urutan pertama kategori jumlah penduduk  miskin yaitu 11,95 persen, posisi kedua Kecamatan Durai 8,94 persen dan yang ketiga Kecamatan Moro 8,59 persen.

"Untuk kecamatan yang paling sedikit masyarakat miskinnya yaitu Karimun hanya 1,47 persen, sedangkan Kundur Barat dalam batas kehati-hatian bisa saja meningkat karena untuk sekarang ini saja sudah mencapai 6,56 persen," jelasnya.

Dia juga menuturkan pembangunan fisik rumah tidak layak huni (RTLH) yang baru mencapai 60 persen, sedangkan realisasinya keuangannya sudah 100 persen, disebabkan keterlambatan dalam memulai program RTLH 2012, yang mana program tersebut dimulai pada Oktober dengan jumlah rumah yang dibedah sebanyak 1020 unit.

"Tapi kita optimis pada tahun 2013 ini akan segera dituntaskan," ucapnya.

Wakil Gubernur Provinsi Kepri sekaligus Ketua Tim Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepri, HM. Soeryo Respationo  mengatakan, program pengentasan kemiskinan terdiri atas tiga kegiatan yang harus diperhatikan, yaitu pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin atau desa tertinggal, RTLH dan pembinaan unit usaha penduduk miskin atau desa tertinggal.

Untuk kabupaten dan kota pada 2013 nanti, Provinsi Kepri menyiapkan pagu anggaran khusus sebesar Rp.165 miliar, dengan rincian, Kabupaten Bintan mendapat Rp.20.2 miliar, Batam Rp.37.1 miliar, Natuna Rp.21.3 miliar, Tanjungpinang Rp.21 miliar, Karimun Rp.21.9 miliar, Lingga Rp.22.5 miliar dan Kabupaten Kepulauan Anambas Rp.12.7 miliar.

Soeryo menambahkan, pada 16 Oktober lalu, program pengentasan kemiskinan 2012 dari hasil rapat triwulan III menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang berencana menganggarkan dana sebesar Rp.7 Miliar, sehingga diperoleh sisa pagu anggaran Rp.7.031.070.665,-.

"Dari jumlah tersebut maka dibutuhkan dana di atas pagu yang telah diperhitungkan dengan indeks komposit untuk Kabupaten Karimun, Bintan dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan jumlah penduduk miskin pada masing-masing daerah, besarnya ketersediaan pagu anggaran direncanakan akan dibagi untuk tiga Kabupaten tersebut," ujarnya. (edy).