Nasib Tidak Jelas, Honorer Mengadu ke DPRD Meranti

Meranti, Riau (Jurnal) - Puluhan honorer K1 dan K2 Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau mengadu ke DPRD setempat untuk mempertanyakan kejelasan nasib mereka diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Anggota Komisi I DPRD Meranti Dedi Putra seorang diri menghadapi pengaduan puluhan honorer

“Terus terang kami sangat kecewa, karena belum ada kejelasan dari pihak pemerintah terhadap nasib kami. Apakah kami honorer K1 atau K2. Meskipun sangat kecewa, namun kami masih menggunakan intektualitas kami yang sebagian besar adalah gurui. Padahal kami adalah honorer dari Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2005. Ketidak jelasan inilah yang ingin kami pertanyakan,” kata Efendi, juru bicara honorer kepada anggota Komisi DPRD Meranti Dedi Putra yang seorang diri menemui para honorer, di ruang rapat DPRD Meranti, Senin (25/3).

Selain mempertanyakan status honorer, mereka juga mengeluhkan honor yang diterima jauh di bawah UMK Kepulauan Meranti.

“Kami juga ingin mempertanyakan honor yang tiap bulan berkisar Rp 1,3 juta. Nilai ini tentu saja di bawah UMK yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp 1.550.000. Katanya APBD Meranti besar, dan penerapan UMK akan diberlakukan Januari 2013, tapi realisasinya tidak demikian, jika pemerintah saja tidak memenuhi UMK, sudah tentu kami masyarakat akan menderita,” Efendi.

Dedi Putra yang kala itu sendirian menerima puluhan tenaga honorer itu mengatakan bahwa 118 honorer di Kabupaten Kepulauan Meranti masih diperiksa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kemarin BKN sudah melakukan pemeriksaan terhadap 192 honorer K1, dari pemeriksaan tersebut 163 yang masuk, dan 29 orang tidak masuk. Namun, mereka yang tidak masuk masih bisa diberi kesempatan. Jadi saya harap, jika honorer ini benar-benar memiliki bukti bahwa mereka telah honor sejak 2005, maka tidak usah khawatir, pasti nantinya semua akan diluluskan,” sebut Dedi.

Dijelaskan Dedi, saat ini nasib 118 orang honorer Meranti tidak lagi menjadi wewenang BKN, “Karena berkas 118 honorer sedang diperiksa BPKP. BPKP menemukan adanya data yang tidak "matching" antara anggaran dana honor di Buku Lintang atau DPA dengan amprah gaji.

"Misalnya di DPA 24 honorer, tapi di amprah gaji 40. Nah, inilah yang membuat 118 honorer belum diumumkan apakah mereka diangkat sebagai CPNS atau tidak. Namun, tidak perlu dikhawatirkan jika kita benar-benar honorer,” sebut Dedi.

Untuk memastikan 118 honorer tersebut benar-benar sesuai eraturan yang berlaku, yaitu sudah menjadi honorer sejak 2005, maka diperlukan bukti lain selain amprah gaji.

“Permasalahan ini menjadi rumit ketika kita adalah daerah pemekaran, Bupati mana yang lebih berhak memberikan rekomendasi, tidak mungkin Bupati Bengkalis, dan tidak mungkin juga Bupati Meranti, karena honerer diangkat sebelum daerah ini mekar. Kemarin BKN memberikan solusi, bahwa hal tersebut bisa dicek melalui data serah terima PNS dari Bengkalis ke Meranti. Dan, data itu jelas ada di BKD. Nah data itu sekarang yang sedang kita cari. Tapi yakinlah jika memang honorer 2005 maka pasti ada dalam data tersebut,” sebut Dedi.

Di sisi lain, beberapa tenaga honorer kecewa karena kehadiran mereka hanya disambut oleh 1 orang anggota DPRD Komisi I, padahal mereka berharap akan ada banyak anggota dewan yang lainnya.

“Sekarang kita bisa menilai siapa yang benar-benar serius menjadi wakil rakyat dan memperjuangkan rakyat, kalau untuk hearing saja mereka tidak mau hadir, apalagi mau membela nasib rakyat,” sebut salah seorang honorer yang enggan disebutkan namanya. (Isk/def)