Karimun, Kepri, (Jurnal) - Beras warga miskin (raskin) untuk Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau diduga dijadikan alat kampanye Pemilu 2014.
"Ini masih dugaan berdasarkan informasi dari masyarakat. Kebenarannya akan kami selidiki apakah termasuk dalam kategori pelanggaran kampanye Pemilu 2014," kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Karimun, Tiuridah Silitonga di Tanjung Balai Karimun, Jumat (8/3).
Menurut Tiuridah, motif penggunaan raskin tersebut yaitu dengan cara diberikan secara cuma-cuma dan diduga biayanya ditanggulangi oleh politikus partai politik.
"Raskin itu ada harganya, per kilo Rp1.600. Namun, warga mendapatkannya secara gratis sejak dua bulan ini," katanya.
Dia enggan menyebutkan partai politik mana yang diduga menggunakan raskin untuk kampanye karena masih memerlukan penyelidikan dan pembuktian.
"Kami akan memanggil beberapa orang untuk dimintai klarifikasi, seperti staf desa yang membagikan raskin tersebut, serta politikus yang diduga memanfaatkannya untuk kampanye," katanya.
Menurut dia, penggunaan raskin yang merupakan program pemerintah harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan penggunaan atribut kampanye sehingga bisa dikatakan sebagai pelanggaran atau kecurangan.
"Senin depan, staf desa dan terduga yang menggunakan raskin untuk kampanye tersebut kita minta klarifikasinya," ucapnya.
Lebih lanjut Tiuridah mengimbau setiap kontestan Pemilu 2014 berkampanye sesuai aturan, tidak menggunakan fasiltias pemerintah, politik uang, pemasangan atribut kampanye pada kawasan terlarang, seperti rumah ibadah, fasilitas pendidikan atau gedung pemerintah.
"Saat ini sudah boleh kampanye, tetapi masih kampanye terbatas seperti pemasangan atribut kampanye atau menyosialisasikan nomor urut. Sedangkan kampanye rapat akbar belum diizinkan," tambahnya.(rdi)
"Ini masih dugaan berdasarkan informasi dari masyarakat. Kebenarannya akan kami selidiki apakah termasuk dalam kategori pelanggaran kampanye Pemilu 2014," kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Karimun, Tiuridah Silitonga di Tanjung Balai Karimun, Jumat (8/3).
Menurut Tiuridah, motif penggunaan raskin tersebut yaitu dengan cara diberikan secara cuma-cuma dan diduga biayanya ditanggulangi oleh politikus partai politik.
"Raskin itu ada harganya, per kilo Rp1.600. Namun, warga mendapatkannya secara gratis sejak dua bulan ini," katanya.
Dia enggan menyebutkan partai politik mana yang diduga menggunakan raskin untuk kampanye karena masih memerlukan penyelidikan dan pembuktian.
"Kami akan memanggil beberapa orang untuk dimintai klarifikasi, seperti staf desa yang membagikan raskin tersebut, serta politikus yang diduga memanfaatkannya untuk kampanye," katanya.
Menurut dia, penggunaan raskin yang merupakan program pemerintah harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan penggunaan atribut kampanye sehingga bisa dikatakan sebagai pelanggaran atau kecurangan.
"Senin depan, staf desa dan terduga yang menggunakan raskin untuk kampanye tersebut kita minta klarifikasinya," ucapnya.
Lebih lanjut Tiuridah mengimbau setiap kontestan Pemilu 2014 berkampanye sesuai aturan, tidak menggunakan fasiltias pemerintah, politik uang, pemasangan atribut kampanye pada kawasan terlarang, seperti rumah ibadah, fasilitas pendidikan atau gedung pemerintah.
"Saat ini sudah boleh kampanye, tetapi masih kampanye terbatas seperti pemasangan atribut kampanye atau menyosialisasikan nomor urut. Sedangkan kampanye rapat akbar belum diizinkan," tambahnya.(rdi)
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !