Karimun, Kepri (Jurnal) - Fraksi PAN, Partai Golkar dan Hanura meminta agar keuangan Perusahaan Daerah (Perusda) diaudit pascapenangkapan direktur utamanya Usmantono dalam kasus penggelapan uang senilai Rp1,2 miliar milik seorang pengusaha Padang, Senin (22/4).
Ketiga Fraksi itu mengatakan audit terhadap keuangan Perusda bertujuan untuk memastikan bahwa penyertaan modal dari pemerintah daerah sebesar Rp1 miliar dalam keadaan aman.
Audit harus dilakukan oleh lembaga independen sehingga hasilnya objektif dan diumumkan kepada publik.
"Secepatnya dilakukan audit sehingga bisa diketahui kemana saja dan untuk apa penggunaan modal daerah sebesar Rp1 miliar yang dikucurkan pada 2010, setelah Usmantono dilantik jadi Dirut Perusda," kata Ketua Fraksi PAN Jhon Abrison di Tanjung Balai Karimun, Kamis (25/4).
Jhon Abrison mengatakan Badan Pengawas harus mengevaluasi kinerja Perusda yang belum sepeserpun menyetor kontribusi ke kas daerah.
"Perusda merupakan unit usaha yang diharapkan mendatangkan PAD, namun sampai kini gagal menyetor ke kas daerah," katanya.
Ketua Fraksi Partai Golkar Raja Kamaruddin juga mendesak agar keuangan Perusda diaudit. "Kinerjanya juga harus diaudit sehingga bisa diketahui permasalahan yang menyebabkan tidak adanya kontribusi bagi PAD," katanya.
Penangkapan Usmantono dengan tuduhan penggelapan rekan bisnis terkait proyek pengadaan dan sertifikasi air bersih, menurut Raja Kamaruddin sebagai sesuatu yang memalukan.
"Ini memalukan, apalagi tuduhan itu terkait dengan pengembangan unit usaha Perusda. Karena itu, kami juga meminta Bupati segera menunjuk pelaksana tugas Dirut Perusda," katanya.
Sekretaris Fraksi Hanura Ady Hermawan menilai Badan Pengawas terlalu lemah dalam mengevaluasi dan mengawasi Perusda.
"Badan Pengawas harus bertanggung jawab dengan kejadian itu. Itu namanya kecolongan karena seharusnya sudah diketahui lebih dulu," katanya.
Ady juga meminta agar aparat kepolisian mengusut kemungkinan adanya penyimpangan di manajemen Perusda.
"Badan Pengawas tidak menjalankan tugasnya dengan baik sehingga membiarkan Perusda dalam kondisi kritis," tambahnya. (rus)
Ketiga Fraksi itu mengatakan audit terhadap keuangan Perusda bertujuan untuk memastikan bahwa penyertaan modal dari pemerintah daerah sebesar Rp1 miliar dalam keadaan aman.
Audit harus dilakukan oleh lembaga independen sehingga hasilnya objektif dan diumumkan kepada publik.
"Secepatnya dilakukan audit sehingga bisa diketahui kemana saja dan untuk apa penggunaan modal daerah sebesar Rp1 miliar yang dikucurkan pada 2010, setelah Usmantono dilantik jadi Dirut Perusda," kata Ketua Fraksi PAN Jhon Abrison di Tanjung Balai Karimun, Kamis (25/4).
Jhon Abrison mengatakan Badan Pengawas harus mengevaluasi kinerja Perusda yang belum sepeserpun menyetor kontribusi ke kas daerah.
"Perusda merupakan unit usaha yang diharapkan mendatangkan PAD, namun sampai kini gagal menyetor ke kas daerah," katanya.
Ketua Fraksi Partai Golkar Raja Kamaruddin juga mendesak agar keuangan Perusda diaudit. "Kinerjanya juga harus diaudit sehingga bisa diketahui permasalahan yang menyebabkan tidak adanya kontribusi bagi PAD," katanya.
Penangkapan Usmantono dengan tuduhan penggelapan rekan bisnis terkait proyek pengadaan dan sertifikasi air bersih, menurut Raja Kamaruddin sebagai sesuatu yang memalukan.
"Ini memalukan, apalagi tuduhan itu terkait dengan pengembangan unit usaha Perusda. Karena itu, kami juga meminta Bupati segera menunjuk pelaksana tugas Dirut Perusda," katanya.
Sekretaris Fraksi Hanura Ady Hermawan menilai Badan Pengawas terlalu lemah dalam mengevaluasi dan mengawasi Perusda.
"Badan Pengawas harus bertanggung jawab dengan kejadian itu. Itu namanya kecolongan karena seharusnya sudah diketahui lebih dulu," katanya.
Ady juga meminta agar aparat kepolisian mengusut kemungkinan adanya penyimpangan di manajemen Perusda.
"Badan Pengawas tidak menjalankan tugasnya dengan baik sehingga membiarkan Perusda dalam kondisi kritis," tambahnya. (rus)
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !