Karimun, Kepri (Jurnal) - Rektor Universitas Karimun (UK), Provinsi Kepulauan Riau mangkir dari panggilan polisi terkait dengan dugaan korupsi dana pendidikan inklusi yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2012.
Pemanggilan terhadap Rektor UK tersebut untuk mempertanyakan kebenaran dana yang diperkirakan senilai 900 juta rupiah yang dikucurkan oleh Kementrian Pendidikan untuk kegiatan pendidikan Inklusi di Kabupaten Karimun.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, dugaan korupsi dana yang jumlahnya lumayan besar itu, bukanlah isapan jempol, karena dana senilai 900 juta harus dihabiskan dalam tempo 2 bulan yaitu November dan Desember 2012.
Sementara Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun selaku pihak yang berhak mengelola dana tersebut saja enggan menerimanya, dengan alasan waktunya pelaksanaannya sangat mepet.
Namun, entah bagaimana Rektor UK Abdul Latif dapat mengambil dana dari pusat itu untuk kegiatan Pendidikan Inklusi di kampus UK. Hal ini menimbulkan kecurigaan sejumlah pihak karena saat dicairkan, kelompok kerja (Pokja) yang seharusnya dibentuk dan di-SK-kan Bupati Karimun keluar.
Kejanggalan ini juga diduga mengarah kepada oknum petugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta yang diduga ikut "bermain" bersama Abdul Latif, sehingga dana itu bisa dikucurkan.
Karena kalau dilihat dari prosedur yang harus dipenuhi untuk pencairan dana tersebut, tentu sangat sulit karena harus memenuhi standar dan ketentuan dalam Undang undang.
Abdul Latif diduga menerbitkan sendiri SK pengangkatan dirinya sebagai Ketua Pokja Pendidikan Inklusi. Dengan bermodalkan surat tersebut, dana itupun cair.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP Irvan Asido Siagian belum lama ini, dengan tegas mengatakan, "Penyelidikan penyimpangan dana Pendidikan Inklusi, yang diduga melibatkan Rektor UK, tidak pernah dihentikan, hanya saat ini kita sudah panggil Rektor UK Abdul Latif, Namun dia belum memenuhi panggilan itu, alasannya masih sibuk."
Padahal, sebelumnya persoalan ini juga sempat ditanyakan sejumlah media, kepada Kapolres Karimun, AKBP Dwi Suryo Cahyono, dia enggan diwawancarai. Dwi sempat bertanya, "Mau tanya soal apa?" Ketika disampaikan soal dana Inklusi ia angkat tangan sembari berkata, "Kalau untuk masalah itu, tidak-tidak." sambil meninggalkan wartawan yang mau mewawancarainya.(dso)
Pemanggilan terhadap Rektor UK tersebut untuk mempertanyakan kebenaran dana yang diperkirakan senilai 900 juta rupiah yang dikucurkan oleh Kementrian Pendidikan untuk kegiatan pendidikan Inklusi di Kabupaten Karimun.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, dugaan korupsi dana yang jumlahnya lumayan besar itu, bukanlah isapan jempol, karena dana senilai 900 juta harus dihabiskan dalam tempo 2 bulan yaitu November dan Desember 2012.
Sementara Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun selaku pihak yang berhak mengelola dana tersebut saja enggan menerimanya, dengan alasan waktunya pelaksanaannya sangat mepet.
Namun, entah bagaimana Rektor UK Abdul Latif dapat mengambil dana dari pusat itu untuk kegiatan Pendidikan Inklusi di kampus UK. Hal ini menimbulkan kecurigaan sejumlah pihak karena saat dicairkan, kelompok kerja (Pokja) yang seharusnya dibentuk dan di-SK-kan Bupati Karimun keluar.
Kejanggalan ini juga diduga mengarah kepada oknum petugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta yang diduga ikut "bermain" bersama Abdul Latif, sehingga dana itu bisa dikucurkan.
Karena kalau dilihat dari prosedur yang harus dipenuhi untuk pencairan dana tersebut, tentu sangat sulit karena harus memenuhi standar dan ketentuan dalam Undang undang.
Abdul Latif diduga menerbitkan sendiri SK pengangkatan dirinya sebagai Ketua Pokja Pendidikan Inklusi. Dengan bermodalkan surat tersebut, dana itupun cair.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP Irvan Asido Siagian belum lama ini, dengan tegas mengatakan, "Penyelidikan penyimpangan dana Pendidikan Inklusi, yang diduga melibatkan Rektor UK, tidak pernah dihentikan, hanya saat ini kita sudah panggil Rektor UK Abdul Latif, Namun dia belum memenuhi panggilan itu, alasannya masih sibuk."
Padahal, sebelumnya persoalan ini juga sempat ditanyakan sejumlah media, kepada Kapolres Karimun, AKBP Dwi Suryo Cahyono, dia enggan diwawancarai. Dwi sempat bertanya, "Mau tanya soal apa?" Ketika disampaikan soal dana Inklusi ia angkat tangan sembari berkata, "Kalau untuk masalah itu, tidak-tidak." sambil meninggalkan wartawan yang mau mewawancarainya.(dso)
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !