"Mobil tersebut seharusnya dikembalikan dan diserahkan kepada penggantinya, namun temuan kami mereka masih menggunakannya."
 |
| Ketua Komisi A DPRD Karimun Jamaluddin |
Karimun (Jurnal) - Penggunaan mobil dinas bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, disorot masyarakat karena banyak yang digunakan tidak sesuai peruntukannya. Untuk itu, pejabat yang sudah tidak menduduki jabatan itu lagi, harus mengembalikan fasilitas negara tersebut.
"Pemerintah daerah harus meninjau ulang kebijakan pemberian fasilitas mobil dinas bagi pegawai untuk menghemat anggaran dan mendukung program penggunaan anggaran berbasis kinerja," ujar Jamaluddin, Ketua Komisi A yang juga anggota Fraksi PDIP DPRD Karimun, di Meral, Karimun, baru-baru ini.
Dia mengatakan, pemberian mobil dinas hendaknya bertujuan untuk membantu kelancaran tugas seorang pegawai penyandang jabatan tertentu. "Di beberapa daerah lain, setiap mobil dinas yang digunakan pegawai tidak dibawa pulang, tetapi diparkir di halaman kantor. Dan kebijakan ini tidak berlebihan jika diterapkan pula di Karimun," ujarnya.
Pengamatannya, banyak kendaraan dinas leluasa digunakan bukan dalam tugas, dan tidak sedikit pula fasilitas itu dinikmati oleh keluarga pejabat untuk pergi berbelanja atau jalan-jalan di pusat kota.
"Inilah yang harus dibenahi secara perlahan, karena fasilitas itu adalah milik publik yang dibeli dengan pajak masyarakat. Sungguh ironis sekali ketika dibandingkan dengan masyarakat yang justru naik angkutan umum," katanya.
Pada kesempatan itu dia juga meminta pemerintah daerah agar menarik beberapa mobil dinas yang digunakan para pegawai yang lengser dari jabatannya.
"Mobil tersebut seharusnya dikembalikan dan diserahkan kepada penggantinya, namun temuan kami mereka masih menggunakannya," ujarnya.
Dia mengungkapkan, mobil dinas yang harus ditarik tersebut merupakan fasilitas untuk pejabat setingkat camat dan kepala bagian yang sudah lengser sejak tahun lalu. "Pengamatan kami, pengganti di antara pejabat yang lengser itu justru menggunakan mobil pribadi ketika masuk kantor," ucapnya.
Jamaluddin juga optimistis peninjauan kembali kebijakan pemberian fasilitas mobil dinas itu bisa menghemat anggaran dan dialihkan pada program pengembangan ekonomi kerakyatan.
"Saatnya segenap aparatur pemerintah meningkatkan profesionalisme sebagai pelayan masyarakat," katanya. (batamtoday.com)
"Pemerintah daerah harus meninjau ulang kebijakan pemberian fasilitas mobil dinas bagi pegawai untuk menghemat anggaran dan mendukung program penggunaan anggaran berbasis kinerja," ujar Jamaluddin, Ketua Komisi A yang juga anggota Fraksi PDIP DPRD Karimun, di Meral, Karimun, baru-baru ini.
Dia mengatakan, pemberian mobil dinas hendaknya bertujuan untuk membantu kelancaran tugas seorang pegawai penyandang jabatan tertentu. "Di beberapa daerah lain, setiap mobil dinas yang digunakan pegawai tidak dibawa pulang, tetapi diparkir di halaman kantor. Dan kebijakan ini tidak berlebihan jika diterapkan pula di Karimun," ujarnya.
Pengamatannya, banyak kendaraan dinas leluasa digunakan bukan dalam tugas, dan tidak sedikit pula fasilitas itu dinikmati oleh keluarga pejabat untuk pergi berbelanja atau jalan-jalan di pusat kota.
"Inilah yang harus dibenahi secara perlahan, karena fasilitas itu adalah milik publik yang dibeli dengan pajak masyarakat. Sungguh ironis sekali ketika dibandingkan dengan masyarakat yang justru naik angkutan umum," katanya.
Pada kesempatan itu dia juga meminta pemerintah daerah agar menarik beberapa mobil dinas yang digunakan para pegawai yang lengser dari jabatannya.
"Mobil tersebut seharusnya dikembalikan dan diserahkan kepada penggantinya, namun temuan kami mereka masih menggunakannya," ujarnya.
Dia mengungkapkan, mobil dinas yang harus ditarik tersebut merupakan fasilitas untuk pejabat setingkat camat dan kepala bagian yang sudah lengser sejak tahun lalu. "Pengamatan kami, pengganti di antara pejabat yang lengser itu justru menggunakan mobil pribadi ketika masuk kantor," ucapnya.
Jamaluddin juga optimistis peninjauan kembali kebijakan pemberian fasilitas mobil dinas itu bisa menghemat anggaran dan dialihkan pada program pengembangan ekonomi kerakyatan.
"Saatnya segenap aparatur pemerintah meningkatkan profesionalisme sebagai pelayan masyarakat," katanya. (batamtoday.com)
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !