Karimun, Kepri (Jurnal) - Asosiasi Nelayan Kabupaten Karimun, Selasa (26/6) mengadukan langkanya solar kepada wakil rakyat karena sangat menyulitkan mereka untuk menangkap ikan akibat tidak adanya bahan bakar untuk kapal itu.
Asosiasi Nelayan Kabupaten Karimun (ANKK) bersama sejumlah nelayan mendatangi Komisi B DPRD Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang membidangi perekonomian dan anggaran.
Ketua ANKK Toto Wijaya mengatakan nelayan mengeluh sulit mendapatkan solar karena stasiun pengisian bahan bakar terapung di Kecamatan Meral tutup akibat disegel polisi beberapa bulan lalu.
Polda Kepri menyegel SPBB itu karena menemukan penyimpangan solar dan menyeret beberapa orang sebagai tersangka.
"Sejak SPBB tutup, kuota solar untuk nelayan berkurang dari 1.240 ton menjadi 700 ton per bulan. Padahal kebutuhan solar untuk nelayan mencapai 6.000 ton untuk 300 kapal 30 GT ke bawah. Kebutuhan sebanyak 6.000 ton itu untuk sekali turun ke laut selama enam bulan dengan asumsi satu kapal membutuhkan 20 ton solar," kata Toto Wijaya.
Nelayan, saat ini, terpaksa harus antri berhari-hari, bahkan sampai sepuluh hari untuk mendapatkan solar pada dua agen yaitu PT Eka Jaya Indotama dan PT Januar Yahya Nati.
"Kami minta dewan menampung aspirasi ini dan mencari jalan keluarnya. Akibat berkurangnya kuota setelah SPBB di Meral tutup, nelayan hanya mendapat jatah 10 ton solar untuk sekali berlayar. Nelayan terpaksa membeli solar di daerah lain atau menjual hasil tangkapan untuk beli solar," katanya.
Dia berharap SPBB itu kembali buka atau kuota solarnya dialihkan kepada agen lain sehingga dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar nelayan.
Ketua Komisi B Jhon Abrison mengatakan akan memanggil dinas dan pihak-pihak terkait untuk mengatasi keluhan nelayan tersebut. (rus)
| Kapal nelayan Karimun |
Ketua ANKK Toto Wijaya mengatakan nelayan mengeluh sulit mendapatkan solar karena stasiun pengisian bahan bakar terapung di Kecamatan Meral tutup akibat disegel polisi beberapa bulan lalu.
Polda Kepri menyegel SPBB itu karena menemukan penyimpangan solar dan menyeret beberapa orang sebagai tersangka.
"Sejak SPBB tutup, kuota solar untuk nelayan berkurang dari 1.240 ton menjadi 700 ton per bulan. Padahal kebutuhan solar untuk nelayan mencapai 6.000 ton untuk 300 kapal 30 GT ke bawah. Kebutuhan sebanyak 6.000 ton itu untuk sekali turun ke laut selama enam bulan dengan asumsi satu kapal membutuhkan 20 ton solar," kata Toto Wijaya.
Nelayan, saat ini, terpaksa harus antri berhari-hari, bahkan sampai sepuluh hari untuk mendapatkan solar pada dua agen yaitu PT Eka Jaya Indotama dan PT Januar Yahya Nati.
"Kami minta dewan menampung aspirasi ini dan mencari jalan keluarnya. Akibat berkurangnya kuota setelah SPBB di Meral tutup, nelayan hanya mendapat jatah 10 ton solar untuk sekali berlayar. Nelayan terpaksa membeli solar di daerah lain atau menjual hasil tangkapan untuk beli solar," katanya.
Dia berharap SPBB itu kembali buka atau kuota solarnya dialihkan kepada agen lain sehingga dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar nelayan.
Ketua Komisi B Jhon Abrison mengatakan akan memanggil dinas dan pihak-pihak terkait untuk mengatasi keluhan nelayan tersebut. (rus)
Moga bisa cepat terselesaikan masalah solar krn ditutupnya SPBU bermasalah. Kalau samapi menunggu 10 hari, kasihan nelayan tidak bisa melaut
ReplyDeletepersoalan seperti ini hampir terjadi disemua daerah tidak terkecuali ditempat aku,solar bahkan sudah hampir mendekati harga seliter air biasa dibeberapa daerah,..ini adalah PR buat pemerintah,..
ReplyDelete