Aktivis Tuntut ASEAN Keluarkan Myanmar

Puluhan aktivis dari berbagai lembaga menggelar demonstrasi di depan Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta, Jumat (27/7) untuk memprotes yang mereka sebut sebagai kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya, Arakan, Myanmar.

Aktivis Indonesia berdemonstrasi menentang kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar. (Foto: VOA)

Para aktivis tersebut, yang datang dari lembaga seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya - Arakan, juga menuntut agar asosiasi negara-negara Asia Tenggara tersebut mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan jika negara tersebut tidak menghentikan tindak kekerasan terhadap etnis Rohingya.

“ASEAN harus malu karena sebagai organisasi yang terdiri dari negara-negara yang cinta damai, malah justru akan menjadikan Myanmar ketua tahun depan. Kita juga mengajak untuk memboikot pelaksanaan SEA Games 2013 mendatang di Myanmar, jika kejahata kemanusiaan masih berlangsung di Myanmar,” ujar Heru Susetyo, coordinator Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya-Arakan.

Para pengunjuk rasa melakukan aksi teaterikal dengan menggembok gerbang Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, sebagai simbol ketidak berdayaan ASEAN untuk bersikap tegas terhadap Myanmar. Dalam aksi ini, para pengunjuk rasa juga membakar replika bendera Myanmar.

Dalam kesempatan terpisah, mantan wakil presiden Jusuf Kalla menyerukan agar Myanmar jangan bertindak diskriminatif terhadap etnis Rohingya. Indonesia, menurutnya, bisa berperan dalam menyelamatkan Muslim Rohingya dengan mengambil langkah-langkah diplomasi.

Kalla, yang juga ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) mengatakan organisasi tersebut siap bekerja sama dengan Palang Merah ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Myanmar.

“Pemerintah harus memprotes kekerasan itu, melalui pendekatan diplomasi saja. Beberapa waktu lalu [kami] rapat di Myanmar, dan PMI ASEAN siap bekerjasama melakukan program kemanusiaan di Myanmar,” ujar Kalla.

Kepada VoA, staf khusus Presiden bidang Luar Negeri, Teuku Faizasyah, menegaskan, pemerintah Indonesia dalam berbagai forum internasional, seperti di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan juga Organisasi Konferensi Islam (OKI), telah meminta agar masalah muslim Rohingya menjadi pembahasan. Indonesia, menurut Faizasyah, juga membuka diri untuk kedatangan pengungsi Rohingya.

“Pemerintah Indonesia mengikuti dengan seksama dan menyampaikan keprihatinan kita atas masalah kemanusiaan di sana. Kita juga sudah melakukan berbagai upaya dalam kerangka bilateral. Dalam kerangka organisasi Internasional, melalui OKI ataupun melalui forum PBB, untuk melihat masalah ini dalam kerangka membangun demokrasi di Myanmar. Jadi memberi ruang bagi kelompok etnis yang saat ini belum diterima, untuk dapat diterima sebagai bagian dari Myanmar. Dalam kasus-kasus terdahulu, dimana terdapat pelarian dari Myanmar, kita memberi penampungan buat mereka,” tutur Faizasyah.

Menurut data dari Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia, jumlah pengungsi Rohingya di seluruh Indonesia mencapai sekitar 177 orang, termasuk dua anak-anak, dan baru 18 diantaranya yang mendapatkan status sebagai pengungsi dari lembaga pengungsi PBB, UNHCR.

Etnis Rohingya mengungsi karena mendapatkan kekerasan dari kelompok mayoritas di Myanmar. Mereka mengungsi ke berbagai negara, termasuk Bangladesh dan Australia melalui Indonesia.