Hafizan Abas: RSUD Meranti Tidak Mau Berbenah Diri

Anggota Komisi III DPRD Meranti Hafizan Abbas SAg MPd

Meranti, Riau (Jurnal) - Ketidakpuasan pasien paling sering dikemukakan terkait dengan sikap pasien/keluarganya yang merasa tidak sesuai dengan harapannya, merasa sudah cukup puas karena dilayani dengan sikap yang menghargai perasaan dan martabatnya.

Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan medis yang utama di rumah sakit dan merupakan berinteraksi antara pasien dan rumah sakit dalam waktu yang lama. Pelayanan rawat inap dan lebih lagi sarana untuk keluarga dan pasien sendiri berhubungan sangat sensitif karena menyangkut perasaan, mutu pelayanan dan terutama masalah kebersihan.

"Semua itu sangat membutuhkan perhatian pihak manajemen rumah sakit. kita minta pihak RSUD terutama sekali Vivi Yanti selaku Dirut RSUD untuk tidak berpangku tangan melihat kondisi RSUD yang dinilai tidak terurus dan sembraut itu," demikian disampaikan Hafizan Abas. S,Ag. M.Pd  politisi Partai Demokrat + PKB untuk pemilihan 2014 mendatang yang juga anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sewaktu diminta tanggapannya tentang kebersihan dan sarana di RSUD melalui via Selularnya ia mengatakan. “Saya sangat kecewa, masalah sampah dan terutama sekali masalah fasilitas pasien dan keluarga, yaitu untuk buang air (WC) sudah berkali-kali saya sampaikan dan beberapa kali kita minta melakukan "hearing", tetapi sama sekali tidak diperdulikan oleh pihak Dinas Kesehatan terutama pihak RSUD.

Sewaktu pertemuan bersama Dinas Kesehatan  persolan yang paling kita sesali ada persoalan RSUD tidak mau berbenah diri padahal herring bersama pihak RSUD boleh dikatakan setiap bulan. Dan pemerintah kita nilai tidak serius menangani persoalan ini.

"Tidak hanya persoalan RSUD saja, bahkan boleh dikatakan disemua lini kepemerintahan atau SKPD-SKPD sudah selalu kita laporkan tapi tidak ditindaklanjuti. Karena apapun yang kami kasi tau ke Pemkab  Tidak hanya di RSUD diseluruh SKPD terjadi hal yang sama.Tapi kayak ginilah kenyatannya tidak ada keseriusan dan penindakan yang dilakukan oleh eksekutif," katanya.

"Kalau boleh kami ni bisa memberhentikan sudah kami berhentikan SKPD- SKPD atau seluruh kepala dinas, tapi kami ni hanya pengawasan dalam Undang- Undang.Saya bernilai pihak eksekutif cuma hanya berkomentar doang tidak ada langkah nyata," tegas Hafizan. (Isk)