 |
| Suasana hearing kontraktor di DPRD Meranti |
Meranti, Riau (Jurnal) - Aspirasi yang dituangkan dalam pernyataan sikap Komunitas Kontraktor Kepulauan Meranti (KKKM), saat berunjuk rasa di Kantor DPRD, Selasa (26/3), berisikan 10 tuntutan. KKKM mengancam akan membuat aksi lanjutan, bila tuntutan itu tidak juga ditanggapi.
Di antaranya, dilarang keras anggota DPRD bermain proyek secara langsung maupun tidak langsung, mendesak DPRD tidak mengintervensi eksekutif dalam bentuk apapun baik secara individu maupun kelembagaan, mendesak DPRD menyerahkan sepenuhnya kepada eksekutif, terutama dalam menjalankan dan mengelola APBD, khususnya alokasi anggaran dalam bentuk aspirasi anggota DPRD, fisik maupun non-fisik.
Kemudian, KKKM tidak menginginkan campur tangan anggota dewan baik secara kelembagaan ataupun perorangan kepada SKPD menentukan pemenang tender proyek APBD maupun proyek Penunjukan Langsung (PL). Meminta DPRD mendesak seluruh SKPD dilingkungan Pemkab Kepulauan Meranti agar dalam melaksanakan evaluasi hasil pelelangan dilaksanakan di Ibukota Kabupaten (Selatpanjang).
"DPRD agar dapat berkoordinasi dengan Pemkab untuk memprioritaskan pengusaha lokal, terutama pengusaha kecil yang standar klasifikasi usahanya grade 2 sampai 4 dengan ketentuan dari proyek yang di-PL-kan sampai dengan Rp 2,5 Miliar. Menindak tegas oknum SKPD yang suka bermain mata dengan oknum pegawai di lingkungannya atau dengan oknum DPRD yang bermain proyek demi untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya," tegas Ghofir, salah seorang orator unjuk rasa.
Selanjutnya, memberikan sanksi tegas kepada pegawai dilingkungan SKPD dan anggota DPRD yang bermain proyek, yang dapat memperkecil peluang pengusaha lokal untuk melakukan aktifitas usahanya. Segala bentuk tuntutan ini harus dilaksanakan oleh DPRD dan instansi terkait, jika tidak dipenuhi dan dijalankan maka KKKM mengancam akan kembali melakukan aksi dan tindakan, tidak hanya sekedar hearing dan orasi.
Dalam kesempatan itu Anggota DPRD, HM Adil SH mengakui bahwa selama ini unsur pimpinan DPRD kurang mau menerima penyampaian masukan dari anggota DPRD lainnya. “Kami tidak bisa menjamin bisa mewakili DPRD secara intitusi, kami hanya bisa mewakili anggota sebagai personal,” ujarnya. (Isk/def)
Di antaranya, dilarang keras anggota DPRD bermain proyek secara langsung maupun tidak langsung, mendesak DPRD tidak mengintervensi eksekutif dalam bentuk apapun baik secara individu maupun kelembagaan, mendesak DPRD menyerahkan sepenuhnya kepada eksekutif, terutama dalam menjalankan dan mengelola APBD, khususnya alokasi anggaran dalam bentuk aspirasi anggota DPRD, fisik maupun non-fisik.
Kemudian, KKKM tidak menginginkan campur tangan anggota dewan baik secara kelembagaan ataupun perorangan kepada SKPD menentukan pemenang tender proyek APBD maupun proyek Penunjukan Langsung (PL). Meminta DPRD mendesak seluruh SKPD dilingkungan Pemkab Kepulauan Meranti agar dalam melaksanakan evaluasi hasil pelelangan dilaksanakan di Ibukota Kabupaten (Selatpanjang).
"DPRD agar dapat berkoordinasi dengan Pemkab untuk memprioritaskan pengusaha lokal, terutama pengusaha kecil yang standar klasifikasi usahanya grade 2 sampai 4 dengan ketentuan dari proyek yang di-PL-kan sampai dengan Rp 2,5 Miliar. Menindak tegas oknum SKPD yang suka bermain mata dengan oknum pegawai di lingkungannya atau dengan oknum DPRD yang bermain proyek demi untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya," tegas Ghofir, salah seorang orator unjuk rasa.
Selanjutnya, memberikan sanksi tegas kepada pegawai dilingkungan SKPD dan anggota DPRD yang bermain proyek, yang dapat memperkecil peluang pengusaha lokal untuk melakukan aktifitas usahanya. Segala bentuk tuntutan ini harus dilaksanakan oleh DPRD dan instansi terkait, jika tidak dipenuhi dan dijalankan maka KKKM mengancam akan kembali melakukan aksi dan tindakan, tidak hanya sekedar hearing dan orasi.
Dalam kesempatan itu Anggota DPRD, HM Adil SH mengakui bahwa selama ini unsur pimpinan DPRD kurang mau menerima penyampaian masukan dari anggota DPRD lainnya. “Kami tidak bisa menjamin bisa mewakili DPRD secara intitusi, kami hanya bisa mewakili anggota sebagai personal,” ujarnya. (Isk/def)
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !