 |
| Ketua DPRD Karimun Raja Bakhtiar |
Karimun, Kepri (Jurnal) - DPRD Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau mendorong pelaksanaan anggaran berbasis kecamatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Anggaran berbasis kecamatan dalam mata anggaran Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) dalam APBD. Penyusunannya tentu dilakukan pemerintah daerah berdasarkan skala prioritas pembangunan di tingkat kecamatan," kata Ketua DPRD Karimun Raja Bakhtiar.
Menurut Raja Bakhtiar, mata anggaran PIK mulai intensif disusun dalam APBD mendatang. Dia menyatakan penyusunan anggaran melalui PIK tidak akan tumpang tindih dengan mata anggaran lain, khususnya berbagai proyek pembangunan kecamatan melalui satuan kerja perangkat daerah.
"Tidak akan tumpang tindih, peruntukannya jelas karena dibahas lebih dahulu dalam musrenbang," katanya.
PIK disusun sesuai kebutuhan pembangunan dengan batas maksimal anggaran berdasarkan kewilayahan.
Masing-masing kecamatan mendapat anggaran berdasarkan kebutuhan pembangunan yang paling mendesak.
Tujuan PIK, menurut Raja Bakhtiar, untuk pemerataan pembangunan sehingga mampu mengurangi kesenjangan antarkecamatan.
Dia juga mengatakan, penyusunan anggaran melalui PIK diharapkan dapat mewujudkan sistem penganggaran yang transparan dan menyentuh masyarakat.
Sementara itu, Camat Meral Dwi Yandri mengatakan penyusunan anggaran pembangunan kecamatan melalui PIK diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan.
"Meral mendapat alokasi anggaran sekitar Rp1,7 miliar dalam PIK yang ditujukan untuk pencegahan banjir melalui kegiatan normalisasi drainase di dua lokasi, yaitu Kelurahan Baran. (rus)
"Anggaran berbasis kecamatan dalam mata anggaran Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) dalam APBD. Penyusunannya tentu dilakukan pemerintah daerah berdasarkan skala prioritas pembangunan di tingkat kecamatan," kata Ketua DPRD Karimun Raja Bakhtiar.
Menurut Raja Bakhtiar, mata anggaran PIK mulai intensif disusun dalam APBD mendatang. Dia menyatakan penyusunan anggaran melalui PIK tidak akan tumpang tindih dengan mata anggaran lain, khususnya berbagai proyek pembangunan kecamatan melalui satuan kerja perangkat daerah.
"Tidak akan tumpang tindih, peruntukannya jelas karena dibahas lebih dahulu dalam musrenbang," katanya.
PIK disusun sesuai kebutuhan pembangunan dengan batas maksimal anggaran berdasarkan kewilayahan.
Masing-masing kecamatan mendapat anggaran berdasarkan kebutuhan pembangunan yang paling mendesak.
Tujuan PIK, menurut Raja Bakhtiar, untuk pemerataan pembangunan sehingga mampu mengurangi kesenjangan antarkecamatan.
Dia juga mengatakan, penyusunan anggaran melalui PIK diharapkan dapat mewujudkan sistem penganggaran yang transparan dan menyentuh masyarakat.
Sementara itu, Camat Meral Dwi Yandri mengatakan penyusunan anggaran pembangunan kecamatan melalui PIK diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan.
"Meral mendapat alokasi anggaran sekitar Rp1,7 miliar dalam PIK yang ditujukan untuk pencegahan banjir melalui kegiatan normalisasi drainase di dua lokasi, yaitu Kelurahan Baran. (rus)
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !