 |
| Maket Jembatan Selat Rengit |
Meranti, Riau (Jurnal) - Sejumlah kalangan dan elemen masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau mendesak aparat hukum daerah maupun pusat mengawasi penggunaan uang negara untuk pembangunan Proyek Jembatan Selat Rengit (JSR) yang jumlahnya mencapai Rp467 M yang dinilai rawan korupsi.
“Pastinya kegiatan pembangunan itu perlu dan wajib diawasi secara ketat oleh aparat," ungkap Jefri Hidayat tokoh masyarakat Meranti, Kamis.
Menurut Jefri, pengawasan ketat oleh aparat atau pihak-pihak berwenang terhadap pembangunan proyek itu, perlu dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat. Setidaknya menjaga agar proses pembangunan proyek tersebut benar-benar demi kesejahteraan masyarakat.
Pria berjanggut dengan kepala plontos itu mengatakan, "Tak kalah pentingnya kenapa proyek JSR itu harus diawasi dengan istilah memelototi, karena sudah menjadi kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang," tuturnya.
Dia mengatakan, proyek JSR yang memasuki tahap kedua seharusnya tidak dipaksakan jika tidak didukung beberapa hal, seperti legitimasi yang belum jelas, kurang matangnya perencanaan, akuntabilitasnya yang masih diragukan serta kemampuan kontraktor yang memenangkan tender proyek tersebut.
"Semuanya itu menjadi faktor penyebab banyaknya proyek gagal yang berlanjut jadi masalah hukum. Kita tidak menginginkan hal itu terjadi, cukup kasus Tanjung Siapi-api, dan Jembatan Kukar di Tarakan Kalimantan Selatan yang berlanjut ke meja hijau," katanya.
Dan paling penting, menurut dia, adalah proyek JSR harus benar-benar mengakomodir kepentingan orang banyak.
"Dengan pengawasan ketat, proyek JSR diharapkan dapat mencegah potensi kebocoran anggaran negara," pungkasnya.
Sementara itu, Wan Azuran Omar warga Selatpanjang menambahkan, pihaknya meminta DPRD Meranti menepati janji dan komitmennya dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pembangunan. "Wakil rakyat harus berani dan transparan mengawasi pembangunan yang dibiayai uang negara," katanya.
Masyarakat, kata Wan Azuran, juga harus proaktif memantau penggunaan anggaran negara untuk setiap kegiatan pembangunan.
"Aparat serta pihak terkait harus tanggap dalam menyikapi persoalan di masyarakat, khususnya bahaya korupsi. Sebab jika dibiarkan makan kemiskinan menanti kita semua," tambahnya. (Isk/def)
“Pastinya kegiatan pembangunan itu perlu dan wajib diawasi secara ketat oleh aparat," ungkap Jefri Hidayat tokoh masyarakat Meranti, Kamis.
Menurut Jefri, pengawasan ketat oleh aparat atau pihak-pihak berwenang terhadap pembangunan proyek itu, perlu dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat. Setidaknya menjaga agar proses pembangunan proyek tersebut benar-benar demi kesejahteraan masyarakat.
Pria berjanggut dengan kepala plontos itu mengatakan, "Tak kalah pentingnya kenapa proyek JSR itu harus diawasi dengan istilah memelototi, karena sudah menjadi kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang," tuturnya.
Dia mengatakan, proyek JSR yang memasuki tahap kedua seharusnya tidak dipaksakan jika tidak didukung beberapa hal, seperti legitimasi yang belum jelas, kurang matangnya perencanaan, akuntabilitasnya yang masih diragukan serta kemampuan kontraktor yang memenangkan tender proyek tersebut.
"Semuanya itu menjadi faktor penyebab banyaknya proyek gagal yang berlanjut jadi masalah hukum. Kita tidak menginginkan hal itu terjadi, cukup kasus Tanjung Siapi-api, dan Jembatan Kukar di Tarakan Kalimantan Selatan yang berlanjut ke meja hijau," katanya.
Dan paling penting, menurut dia, adalah proyek JSR harus benar-benar mengakomodir kepentingan orang banyak.
"Dengan pengawasan ketat, proyek JSR diharapkan dapat mencegah potensi kebocoran anggaran negara," pungkasnya.
Sementara itu, Wan Azuran Omar warga Selatpanjang menambahkan, pihaknya meminta DPRD Meranti menepati janji dan komitmennya dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pembangunan. "Wakil rakyat harus berani dan transparan mengawasi pembangunan yang dibiayai uang negara," katanya.
Masyarakat, kata Wan Azuran, juga harus proaktif memantau penggunaan anggaran negara untuk setiap kegiatan pembangunan.
"Aparat serta pihak terkait harus tanggap dalam menyikapi persoalan di masyarakat, khususnya bahaya korupsi. Sebab jika dibiarkan makan kemiskinan menanti kita semua," tambahnya. (Isk/def)
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !