 |
| Ketua Komisi A DPRD Karimun Jamaluddin |
Karimun, Kepri (Jurnal) - Komisi A DPRD Karimun, Provinsi Kepulauan Riau akan memanggil Badan Kepegawaian Daerah dan satuan kerja terkait untuk membahas hasil kunjungan kerja ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XII Pekanbaru baru-baru ini.
Ketua Komisi A DPRD Karimun Jamaluddin di Tanjung Balai Karimun, Senin mengatakan, BKD dan satuan kerja perangkat dinas terkait akan dipanggil untuk mengikuti "hearing" atau rapat dengar pendapat pada Selasa (14/5).
"Pemanggilan terkait dengan masalah dugaan pemalsuan data tenaga honor kategori II," katanya.
Menurut Jamaluddin, hasil kunjungan kerja ke BKN di Pekanbaru, terungkap bahwa guru SMA berstatus honor tidak bisa menjadi pegawai negeri sipil.
Saat berkonsultasi dengan Kepala Bidang Mutasi Abdul Wahid dan Kepala Bidang Pendataan Pegawai Ana Hasna Hasanuddin di BKN Pekanbaru, guru yang diangkat jadi PNS harus lulusan minimal sarjana strata satu," ucapnya.
Tidak semua daerah gurunya minimal berpendidikan S1, untuk daerah terpencil boleh lulus Sekolah Pendidikan Guru (SPG), Sekolah Guru Olahraga (SGO), atau Pendidikan Guru Agama (PGA) dengan ketentuan umur tidak boleh melewati batas yang ditentukan.
"Karimun tidak termasuk daerah terpencil, sehingga BKN menilai guru SMA honorer yang lulus bukan tamatan S1 tidak bisa diangkat jadi PNS," kata dia.
Sementara itu, kata dia, berdasarkan data hampir seluruh guru honorer di Karimun tamatan SMA.
"Kami akan pertanyakan masalah ini karena ada dugaan pemalsuan data honorer. Saat kami tanyakan ke BKN Pekanbaru, mereka mengatakan mereka tidak mengetahui kenapa bisa lolos karena kewenangan berada pada BKN pusat. BKN Pekanbaru menyatakan hanya menerima data yang diserahkan Pemkab Karimun," ucapnya. (rdi)
Ketua Komisi A DPRD Karimun Jamaluddin di Tanjung Balai Karimun, Senin mengatakan, BKD dan satuan kerja perangkat dinas terkait akan dipanggil untuk mengikuti "hearing" atau rapat dengar pendapat pada Selasa (14/5).
"Pemanggilan terkait dengan masalah dugaan pemalsuan data tenaga honor kategori II," katanya.
Menurut Jamaluddin, hasil kunjungan kerja ke BKN di Pekanbaru, terungkap bahwa guru SMA berstatus honor tidak bisa menjadi pegawai negeri sipil.
Saat berkonsultasi dengan Kepala Bidang Mutasi Abdul Wahid dan Kepala Bidang Pendataan Pegawai Ana Hasna Hasanuddin di BKN Pekanbaru, guru yang diangkat jadi PNS harus lulusan minimal sarjana strata satu," ucapnya.
Tidak semua daerah gurunya minimal berpendidikan S1, untuk daerah terpencil boleh lulus Sekolah Pendidikan Guru (SPG), Sekolah Guru Olahraga (SGO), atau Pendidikan Guru Agama (PGA) dengan ketentuan umur tidak boleh melewati batas yang ditentukan.
"Karimun tidak termasuk daerah terpencil, sehingga BKN menilai guru SMA honorer yang lulus bukan tamatan S1 tidak bisa diangkat jadi PNS," kata dia.
Sementara itu, kata dia, berdasarkan data hampir seluruh guru honorer di Karimun tamatan SMA.
"Kami akan pertanyakan masalah ini karena ada dugaan pemalsuan data honorer. Saat kami tanyakan ke BKN Pekanbaru, mereka mengatakan mereka tidak mengetahui kenapa bisa lolos karena kewenangan berada pada BKN pusat. BKN Pekanbaru menyatakan hanya menerima data yang diserahkan Pemkab Karimun," ucapnya. (rdi)
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !