Karimun, Kepri (Jurnal) - Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau berencana mendirika Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perkapalan di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun yang termasuk dalam kawasan perdagangan bebas atau "free trade zone" (FTZ).
"Informasi dari pemerintah kabupaten, lahan yang dipersiapkan untuk SMK Perkapalan di Pongkar sekitar 3 hektare. Pemerintah provinsi tentu mendorong terwujudnya SMK tersebut," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Yatim Mustafa di Tanjung Balai Karimun, Selasa lalu.
Menurut Yatim, lahan seluas 3 hektare diperkirakan cukup untuk pendirian SMK Perkapalan yang tidak hanya membutuhkan ruang kelas yang memadai, tetapi juga harus dilengkapi dengan workshop yang lengkap.
"Pemerintah provinsi akan mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk merealisasikannya. Namun, pemerintah kabupaten tentu kita serahkan kepada pemerintah kabupaten," katanya.
Dia mengatakan pendirian SMK Perkapalan di Karimun selaras dengan pertumbuhan industri perkapalan di kawasan perdagangan bebas yang tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja.
"Kerja sama yang sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten tentu sangat diharapkan, termasuk juga dengan pemerintah pusat terkait masalah anggaran," katanya tidak menyebutkan kapan dana untuk pembangunan SMK tersebut dialokasikan dalam APBD.
Menurut dia, pemerintah provinsi terus mendorong pembangunan sekolah menengah kejuruan sebagai sarana untuk mempersiapkan generasi muda yang memiliki keahlian dan siap bekerja di kawasan industri, seperti Batam, Bintan atau Karimun.
"Kami juga mengajak masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah kejuruan ketimbang sekolah umum. Ajakan ini untuk mengubah pola pikir bahwa lapangan pekerjaan itu tidak hanya menjadi pegawai negeri, tetapi lebih berpotensi di bidang industri. Dengan menyekolahkan anak di sekolah kejuruan, maka ia akan memiliki keahlian sehingga bisa memasuki dunia kerja di FTZ," tuturnya.
Di Karimun, saat ini telah berdiri SMK Perikanan di Moro yang ditetapkan sebagai sentra perikanan atau kawasan minapolitan. Kemudian, SMK 1 dengan berbagai bidang kejuruan dan SMK Pariwisata di Sei Bati, Kecamatan Tebing.
Sedangkan, jumlah SMK se-Provinsi Kepri, tercatat sebanyak 64 sekolah baik negeri maupun swasta.
"Batam merupakan daerah terbanyak memiliki sekolah kejuruan karena memang sebagai pusat pertumbuhan industri di Kepri. Tahun ini, SMK 7 Batam jurusan bisnis yang selesai dibangun juga mulai menerima siswa baru," katanya.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi terus mendorong ketersediaan tenaga pengajar, peralatan, workshop dan ruang kelas di setiap SMK negeri sehingga komposisi mata pelajaran kejuruan berbanding 60:40 dengan mata pelajaran umum.
"Ada empat faktor mengapa pendidikan kejuruan di SMK belum optimal, yaitu kekurangan lahan untuk pembangunan 'workshop', tenaga pengajar yang berkompeten, peralatan yang masih kurang dan rendahnya minta anak untuk sekolah di SMK," tambahnya. (rus)
"Informasi dari pemerintah kabupaten, lahan yang dipersiapkan untuk SMK Perkapalan di Pongkar sekitar 3 hektare. Pemerintah provinsi tentu mendorong terwujudnya SMK tersebut," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Yatim Mustafa di Tanjung Balai Karimun, Selasa lalu.
Menurut Yatim, lahan seluas 3 hektare diperkirakan cukup untuk pendirian SMK Perkapalan yang tidak hanya membutuhkan ruang kelas yang memadai, tetapi juga harus dilengkapi dengan workshop yang lengkap.
"Pemerintah provinsi akan mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk merealisasikannya. Namun, pemerintah kabupaten tentu kita serahkan kepada pemerintah kabupaten," katanya.
Dia mengatakan pendirian SMK Perkapalan di Karimun selaras dengan pertumbuhan industri perkapalan di kawasan perdagangan bebas yang tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja.
"Kerja sama yang sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten tentu sangat diharapkan, termasuk juga dengan pemerintah pusat terkait masalah anggaran," katanya tidak menyebutkan kapan dana untuk pembangunan SMK tersebut dialokasikan dalam APBD.
Menurut dia, pemerintah provinsi terus mendorong pembangunan sekolah menengah kejuruan sebagai sarana untuk mempersiapkan generasi muda yang memiliki keahlian dan siap bekerja di kawasan industri, seperti Batam, Bintan atau Karimun.
"Kami juga mengajak masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah kejuruan ketimbang sekolah umum. Ajakan ini untuk mengubah pola pikir bahwa lapangan pekerjaan itu tidak hanya menjadi pegawai negeri, tetapi lebih berpotensi di bidang industri. Dengan menyekolahkan anak di sekolah kejuruan, maka ia akan memiliki keahlian sehingga bisa memasuki dunia kerja di FTZ," tuturnya.
Di Karimun, saat ini telah berdiri SMK Perikanan di Moro yang ditetapkan sebagai sentra perikanan atau kawasan minapolitan. Kemudian, SMK 1 dengan berbagai bidang kejuruan dan SMK Pariwisata di Sei Bati, Kecamatan Tebing.
Sedangkan, jumlah SMK se-Provinsi Kepri, tercatat sebanyak 64 sekolah baik negeri maupun swasta.
"Batam merupakan daerah terbanyak memiliki sekolah kejuruan karena memang sebagai pusat pertumbuhan industri di Kepri. Tahun ini, SMK 7 Batam jurusan bisnis yang selesai dibangun juga mulai menerima siswa baru," katanya.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi terus mendorong ketersediaan tenaga pengajar, peralatan, workshop dan ruang kelas di setiap SMK negeri sehingga komposisi mata pelajaran kejuruan berbanding 60:40 dengan mata pelajaran umum.
"Ada empat faktor mengapa pendidikan kejuruan di SMK belum optimal, yaitu kekurangan lahan untuk pembangunan 'workshop', tenaga pengajar yang berkompeten, peralatan yang masih kurang dan rendahnya minta anak untuk sekolah di SMK," tambahnya. (rus)
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !