Karimun, Kepri, (Jurnal) - Dinas Sosial Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, memfasilitasi penyaluran dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang dicairkan pemerintah pusat melalui kantor pos.
Penyaluran BLSM (Ilustrasi) |
Sikap Dinsos untuk memfasilitasi penyaluran dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi itu terungkap dalam rapat bersama para camat, lurah, kepala desa dan kepala kantor pos di Kantor Bupati Karimun pada Jumat (28/6) kemarin.
Dalam pertemuan itu, Kepala Dinas Sosial Karimun Hurnaini mengatakan Dinsos akan mengkoordinasikan penyaluran BLSM dengan kantor pos, baik penyaluran kartu perlindungan sosial (KPS) maupun dana BLSM.
"Pendistribusian KPS untuk penerima BLSM didistribusikan mulai Sabtu (29/6), khususnya untuk lima kecamatan, Karimun, Meral, Meral Barat, Tebing dan Buru. Teknisnya berkoordinasi antara pihak pos, camat dan Dinas Sosial," katanya.
Para camat, kata dia, mengambil KPS ke kantor pos untuk selanjutnya dibagikan kepada para lurah dan kepala desa di wilayahnya.
Selanjutnya, lurah dan kepala menyalurkannya kepada warga miskin yang terdata sebagai penerima BLSM, sekaligus memverifikasi kelayakannya dan diputuskan dalam musryawarah desa.
Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinsos Syafruddin AR mengatakan, hasil musyawarah desa kemudian disampaikan kepada camat yang juga menggelar musyawarah kecamatan untuk memutuskan nama-nama yang berhak menerima dana BLSM.
"Camat kemudian berkoordinasi dengan Dinsos dan selanjutnya kita koordinasikan ke kantor pos. Teknis pendistribusian BLSM bisa turun langsung ke komunitas atau datang ke kantor pos," kata Syafruddin.
Syafruddin menjelaskan, dana BSLM disalurkan dalam dua tahap, tahap pertama maupun kedua disalurkan dua bulan sekaligus dengan besar Rp150.000 untuk satu bulan.
"Jumlah penerima BLSM se-Karimun tercatat sebanyak 8.579 kepala keluarga, data ini berasal dari pusat yang mengacu pada data program pengentasan kemiskinan nasional," tambahnya. (rus)
Dalam pertemuan itu, Kepala Dinas Sosial Karimun Hurnaini mengatakan Dinsos akan mengkoordinasikan penyaluran BLSM dengan kantor pos, baik penyaluran kartu perlindungan sosial (KPS) maupun dana BLSM.
"Pendistribusian KPS untuk penerima BLSM didistribusikan mulai Sabtu (29/6), khususnya untuk lima kecamatan, Karimun, Meral, Meral Barat, Tebing dan Buru. Teknisnya berkoordinasi antara pihak pos, camat dan Dinas Sosial," katanya.
Para camat, kata dia, mengambil KPS ke kantor pos untuk selanjutnya dibagikan kepada para lurah dan kepala desa di wilayahnya.
Selanjutnya, lurah dan kepala menyalurkannya kepada warga miskin yang terdata sebagai penerima BLSM, sekaligus memverifikasi kelayakannya dan diputuskan dalam musryawarah desa.
Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinsos Syafruddin AR mengatakan, hasil musyawarah desa kemudian disampaikan kepada camat yang juga menggelar musyawarah kecamatan untuk memutuskan nama-nama yang berhak menerima dana BLSM.
"Camat kemudian berkoordinasi dengan Dinsos dan selanjutnya kita koordinasikan ke kantor pos. Teknis pendistribusian BLSM bisa turun langsung ke komunitas atau datang ke kantor pos," kata Syafruddin.
Syafruddin menjelaskan, dana BSLM disalurkan dalam dua tahap, tahap pertama maupun kedua disalurkan dua bulan sekaligus dengan besar Rp150.000 untuk satu bulan.
"Jumlah penerima BLSM se-Karimun tercatat sebanyak 8.579 kepala keluarga, data ini berasal dari pusat yang mengacu pada data program pengentasan kemiskinan nasional," tambahnya. (rus)
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !