Karimun, Kepri (Jurnal) - DPRD Karimun, Provinsi Kepulauan Riau menampung aspirasi puluhan karyawan perusahaan subkontraktor PT Saipem yang berunjuk rasa, pada Kamis (13/6).
Puluhan pekerja subkontraktor, masing-masing PT Trilink, PT Bamindo Karya berunjuk rasa menuntut pembayaran sisa gaji pascapemutusan kontrak oleh PT Saipem Indonesia Karimun Branch (SIKB).
Unjuk rasa dipimpin Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Cabang Karimun Hanis Jasni dengan menggelar orasi di halaman gedung DPRD Karimun mulai pukul 09.00 WIB.
Massa mengusung sejumlah poster berisikan tuntutan pembayaran sisa gaji, di antaranya bertuliskan "Pak DPRD, Tolong Tindak Subkontraktor yang melanggar aturan" ada juga bertuliskan " Pak DPRD, Gunakan Hak Inisiatif buat Perda KPK dan beberapa spanduk lainnya.
Massa yang berunjuk rasa diterima dua anggota Komisi A DPRD Karimun yaitu Anwar Abu Bakar dan Anwar Hasan.
Keduanya menyambut baik aspirasi puluhan pekerja yang menyangkut masalah ketenagakerjaan.
Anwar Abu Bakar mengatakan, gaji merupakan hak karyawan yang harus dilunasi oleh perusahaan.
"Aspirasi bapak-bapak akan kami sampaikan dan tampung untuk selanjutnya diteruskan kepada pimpinan," katanya.
Anwar Hasan mengungkapkan hal yang sama. Dia mengatakan perusahaan harus bertanggung jawab terhadap hak-hak karyawan, terutama masalah gaji.
Sementara itu, Ketua KSPSI Hanis Jasni mengatakan, perusahaan hendaknya mematuhi Undang-undang Ketenagakerjaan, salah satunya ketentuan pemutusan kontrak dan kewajiban pembayaran gaji.
"Kami berharap dewan turut menyelesaikan masalah ini karena kemana lagi kami harus mengadu selain kepada wakil-wakil kami yang duduk di sini," ucapnya.
Masalah tuntutan pembayaran sisa gaji mencuat sejak sebulan. Para pekerja sebelumnya sudah dua kali menggelar unjuk rasa di gerbang menuju areal PT Saipem di Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral.
Meski sudah dua kali berunjuk rasa, tuntutan mereka belum juga dipenuhi oleh perusahaan sehingga mereka melanjutkan aksi ke gedung DPRD. (rdi)
Puluhan pekerja subkontraktor, masing-masing PT Trilink, PT Bamindo Karya berunjuk rasa menuntut pembayaran sisa gaji pascapemutusan kontrak oleh PT Saipem Indonesia Karimun Branch (SIKB).
Unjuk rasa dipimpin Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Cabang Karimun Hanis Jasni dengan menggelar orasi di halaman gedung DPRD Karimun mulai pukul 09.00 WIB.
Massa mengusung sejumlah poster berisikan tuntutan pembayaran sisa gaji, di antaranya bertuliskan "Pak DPRD, Tolong Tindak Subkontraktor yang melanggar aturan" ada juga bertuliskan " Pak DPRD, Gunakan Hak Inisiatif buat Perda KPK dan beberapa spanduk lainnya.
Massa yang berunjuk rasa diterima dua anggota Komisi A DPRD Karimun yaitu Anwar Abu Bakar dan Anwar Hasan.
Keduanya menyambut baik aspirasi puluhan pekerja yang menyangkut masalah ketenagakerjaan.
Anwar Abu Bakar mengatakan, gaji merupakan hak karyawan yang harus dilunasi oleh perusahaan.
"Aspirasi bapak-bapak akan kami sampaikan dan tampung untuk selanjutnya diteruskan kepada pimpinan," katanya.
Anwar Hasan mengungkapkan hal yang sama. Dia mengatakan perusahaan harus bertanggung jawab terhadap hak-hak karyawan, terutama masalah gaji.
Sementara itu, Ketua KSPSI Hanis Jasni mengatakan, perusahaan hendaknya mematuhi Undang-undang Ketenagakerjaan, salah satunya ketentuan pemutusan kontrak dan kewajiban pembayaran gaji.
"Kami berharap dewan turut menyelesaikan masalah ini karena kemana lagi kami harus mengadu selain kepada wakil-wakil kami yang duduk di sini," ucapnya.
Masalah tuntutan pembayaran sisa gaji mencuat sejak sebulan. Para pekerja sebelumnya sudah dua kali menggelar unjuk rasa di gerbang menuju areal PT Saipem di Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral.
Meski sudah dua kali berunjuk rasa, tuntutan mereka belum juga dipenuhi oleh perusahaan sehingga mereka melanjutkan aksi ke gedung DPRD. (rdi)
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !