Karimun, Kepri (Jurnal) - Bupati Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengatakan, Badan Permusyaratan Desa (BPD) merupakan ujung tombak demokrasi di era otonomi desa.
"BPD sebagai perwakilan masyarakat di desa memiliki peran memberi masukan dan menentukan arah kebijakan pembangunan di desa. Karena itu, kami berharap BPD memberikan sumbangsih sebagai pilar demokrasi di desa," kata Nurdin Basirun usai melantik BPD Desa Pangke Barat dan Selat Mendaun di Pangke Barat, Kecamatan Meral, Jumat (30/5).
Nurdin Basirun mengatakan, di era reformasi masyarakat dituntut untuk campur tangan dalam proses pembangunan. Salah satu wadah menyampaikan aspirasi masyarakat dalam pembangunan adalah BPD di tingkat desa.
"BPD adalah DPR-nya desa, berfungsi sebagai pembuat peraturan desa bersama kepala desa. Jadi, kebijakan pembangunan turut bergantung pada BPD," ucap dia.
Pelantikan BPD Pangke Barat dan Selat Mendaun, kata dia, merupakan konsekuensi dari pemekaran wilayah kecamatan, desa dan kelurahan pada akhir 2012.
Dia berharap BPD yang dilantik tersebut menjalankan tugas dan amanat yang diembannya sesuai dengan sumpah yang diucapkan saat mereka dilantik untuk menduduki jabatan politis periode 2013-2019 tersebut.
"Sumpah yang diucapkan disaksikan masyarakat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, jalankan amanat dan sumpah jabatan dengan sebaik-baiknya," tutur Nurdin.
Pemekara kecamatan, desa dan kelurahan, menurut dia juga bertujuan untuk percepatan pelayanan masyarakat.
"Pemekaran bertujuan untuk mewujudkan pelayanan efektif dan efisien, serta memperpendek rentang kendali birokrasi. Karena itu, jangan sampai pemekaran justru mempersulit masyarakat," kata dia lagi.
Dia juga mengharapkan segenap aparatur pemerintahan di kecamatan, desa dan kelurahan pemekaran melayani masyarakat sesuai tugas, pokok dan fungsi yang diemban.
"Karimun sedang gencar melaksanakan pembangunan. Dukungan dari setiap tingkatan pemerintahan dan masyarakat sangat diharapkan, termasuk Pangke Barat yang merupakan kawasan perdagangan bebas," ucapnya.
Di Pangke Barat, menurut dia, merupakan pusat industri, salah satunya telah berdiri perusahaan besar dan pertama di FTZ, yaitu PT Saipem Karimun Indonesia Branch dan perusahaan lainnya.
"Kehadiran perusahaan-perusahaan itu hendaknya disambut dengan dukungan pemerintahan desa dan BPD untuk menangkap peluang kerja dan usaha turunan dari perusahaan tersebut," demikian Nurdin Basirun. (rus)
"BPD sebagai perwakilan masyarakat di desa memiliki peran memberi masukan dan menentukan arah kebijakan pembangunan di desa. Karena itu, kami berharap BPD memberikan sumbangsih sebagai pilar demokrasi di desa," kata Nurdin Basirun usai melantik BPD Desa Pangke Barat dan Selat Mendaun di Pangke Barat, Kecamatan Meral, Jumat (30/5).
 |
| Bupati Karimun Nurdin Basirun melantik dan mengambil sumpah BPD Pangke Barat dan Selat Mendaun |
"BPD adalah DPR-nya desa, berfungsi sebagai pembuat peraturan desa bersama kepala desa. Jadi, kebijakan pembangunan turut bergantung pada BPD," ucap dia.
Pelantikan BPD Pangke Barat dan Selat Mendaun, kata dia, merupakan konsekuensi dari pemekaran wilayah kecamatan, desa dan kelurahan pada akhir 2012.
Dia berharap BPD yang dilantik tersebut menjalankan tugas dan amanat yang diembannya sesuai dengan sumpah yang diucapkan saat mereka dilantik untuk menduduki jabatan politis periode 2013-2019 tersebut.
"Sumpah yang diucapkan disaksikan masyarakat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, jalankan amanat dan sumpah jabatan dengan sebaik-baiknya," tutur Nurdin.
Pemekara kecamatan, desa dan kelurahan, menurut dia juga bertujuan untuk percepatan pelayanan masyarakat.
"Pemekaran bertujuan untuk mewujudkan pelayanan efektif dan efisien, serta memperpendek rentang kendali birokrasi. Karena itu, jangan sampai pemekaran justru mempersulit masyarakat," kata dia lagi.
Dia juga mengharapkan segenap aparatur pemerintahan di kecamatan, desa dan kelurahan pemekaran melayani masyarakat sesuai tugas, pokok dan fungsi yang diemban.
"Karimun sedang gencar melaksanakan pembangunan. Dukungan dari setiap tingkatan pemerintahan dan masyarakat sangat diharapkan, termasuk Pangke Barat yang merupakan kawasan perdagangan bebas," ucapnya.
Di Pangke Barat, menurut dia, merupakan pusat industri, salah satunya telah berdiri perusahaan besar dan pertama di FTZ, yaitu PT Saipem Karimun Indonesia Branch dan perusahaan lainnya.
"Kehadiran perusahaan-perusahaan itu hendaknya disambut dengan dukungan pemerintahan desa dan BPD untuk menangkap peluang kerja dan usaha turunan dari perusahaan tersebut," demikian Nurdin Basirun. (rus)
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !